Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan sawit diminta jangan menampung pasokan sawit dari hasil deforestasi atau perusakan serta kebakaran hutan dan lahan terlebih yang dilakukan di kawasan hutan konservasi.
"Kami kecewa terlepas dari komitmen grup-grup perusahaan untuk menghentikan deforestasi, tak satupun mampu melarang minyak sawit yang diragukan legalitasnya dari rantai pasokan mereka," kata Nursamsu dari Divisi Pemantauan Deforestasi WWF dalam rilisnya, Rabu (6/4/2016).
Menurut Nursamsu, dengan kondisi meningkatnya sawit yang dihasilkan dari penanaman ilegal serta bertambahnya jumlah pemasok dan pabrik sawit tanpa perkebunan mereka sendiri, maka para pembeli perlu fokus melacak semua sawit yang dipasok. Pelacakan itu, ujar dia, perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat perkebunan di mana sawit tersebut ditanam.
"Kami sepenuhnya setuju pada persoalan kompleks jika menelusuri TBS (tandan buah segar) hingga ke sumbernya. Namun kami peringatkan hal ini bisa menjadi celah yang membiarkan pasokan TBS berasal dari perkebunan yang sangat merusak sumber daya alam negara ini," katanya.
Sebagaimana diketahui, penjual kerap menggabungkan TBS dari perkebunan pihak ketiga yang berpotensi ditanam dari perkebunan sawit ilegal atau merusak lingkungan, dan ini harus diperhatikan oleh seluruh manajer pabrik.
Untuk itu, lanjutnya, para pembeli sebaliknya seharusnya hanya berurusan dengan pabrik yang mampu membuktikan mereka memiliki sistem kerja untuk melacak TBS yang mereka terima.
"Selama bertahun-tahun kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi yang besar di Indonesia, khususnya Sumatera. Menebangi hutan untuk perkebunan sawit di kawasan-kawasan yang kami selidiki biasanya menggunakan praktek pembakaran untuk persiapan lahan untuk ditanam sawit," paparnya.
Dia mengingatkan pada 2015, Indonesia dan negara tetangga mengalami salah satu dampak nyata dari deforestasi, yaitu asap dan gas rumah kaca akibat kebakaran yang susah dipadamkan.
Sementara itu, Koordinator LSM Jikalahari Woro Supatinah menyatakan kurangnya ketegasan pemerintah dan penegakan aturan di seluruh negeri, ditambah meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga terkait tengah membangun sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara cepat, kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Menurut Siti, di Jakarta, Kamis (17/3), penanganan karhutla tidak bisa terus menerus dilakukan seperti saat ini melainkan dituntut untuk memiliki sistem yang kuat.
Menteri LHK menilai penanganan karhutla yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan pemerintah daerah saat ini sudah baik dari tahun kemarin dengan penurunan titik panas atau hot spot secara signifikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
