Bisnis.com, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur butuh suntikan dana dari Anggaran Pendatapan dan Belanja Daerah (APBD) berkisar Rp200 miliar-Rp300 miliar untuk menyempurnakan jaringan kelistrikan.
Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Dewi J. Putrianti mengatakan guna merealisasikan itu dibutuhkan aturan yang lebih detil membahas kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD. Tidak bisa begitu saja langsung digelontorkan dari APBD untuk membangun jaringan kelistrikan.
“Karena itu harus ada mekanisme yang jelas, jadi APBD provinsi atau kabupaten bisa dialokasikan untuk pembangunan jaringan kelistrikan. Selama ini rasio elektrifikasi belum tinggi karena belum semua daerah tersentu listrik [bukan karena kurangnya suplai listrik],” ucapnya kepada Bisnis, Senin (4/42016).
Dewi berpendapat untuk mengaliri setrum ke seluruh Jawa Timur mutlak dibutuhkan campur tangan pemerintah khususnya pemerintah daerah. Dengan kata lain harus ada sokongan dana dari pemda. Hal ini sukar direalisasian karena peraturannya belum jelas.
Ditanya kesanggupan APBD Provinsi Jawa Timur merealisasikan suntikan dana Rp300 miliar untuk membangun kelistrikan, Dewi tidak menjawab secara langsung. Menurut dia, hal ini tergantung kepada mekanisme pemberian anggaran yang berlaku.
“Harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa secara langsung. Bertahap ini harus dalam beberapa tahun,” ujar Dewi.
Belum semua jaringan kelistrikan mampu digarap sendiri oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Khusus di daerah-daerah yang sukar dijangkau, perseroan berpikir berulang kali sebelum membangun jaringan kelistrikan karena menyangkut skala keekonomian bisnis.
Saat ini rasio elektrifikasi di Jawa Timur berkisar 88% sampai dengan 90%. Rasio ini disertai dengan beban puncak sekitar 5.200 MW. Dengan beginipun, Jawa TImur tetap memiliki surplus listrik sekitar 2.000 MW.
