Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengintensifkan penjajakan potensi pembiayaan dari lembaga perbankan dalam dan luar negeri untuk dapat memaksimalkan investasi industri perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan ia akan menjajaki peluang pembiayaan dari segala aspek mulai dari usaha mikro hingga pemasaran hasil-hasil perikanan. Sejauh ini, KKP telah melakukan pembahasan dengan perbankan asing.
“Beberapa institusi keuangan mengaku tertarik dengan pendanaan karena menilai Indonesia telah menjadi leader dalam komitmen memberantas IUU [Illegal, Unreported, and unregulated] fishing,” kata Susi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/3).
Susi menyebut sejauh ini pihaknya telah melakukan diskusi dengan dua bank asal negara sahabat yaitu Rabobank, bank pertanian asal Belanda, dan Wells Fargo, bank asal Amerika Serikat. Dalam waktu dekat, KKP juga akan melakukan pertemuan bertajuk Financing Sustainable Fisheries.
Susi mengklaim kedua bank tersebut melihat prospek keberlanjutan pada dunia perikanan Indonesia. Untuk itu, Susi menjamin kebijakannya yang berorientasi keberlanjutan akan terus dipertahankan untuk dapat menjamin perputaran dana di bank.
Dari diskusi terakhir yang dilaksanakan dengan kedua bank tersebut, Susi mengatakan platform pembiayaan masih belum dibentuk.
Hingga saat ini pun belum ada komitmen pasti dari keduanya untuk dapat menyalurkan pembiayaan di industri perikanan Tanah Air.
“Sustainability harus kita jaga. Pembiayaan juga menyentuh sampai pemasarannya. Tidak cuma nelayan, tapi juga hingga pengangkutan ikannya, untuk transportasi bisa mengangkut dari wilayah Timur. Pembiayaan untuk seluruh stakeholder,” kata Susi.
Dia menegaskan seiring meningkatnya produksi ikan di level hulu, maka pmerintah perlu menggenjot pembiayaan hingga ke sektor-sektor lain termasuk sektor hilir dan pemasaran perikanan.
KKP mencatat sejumlah upaya untuk mempermudah penyaluran pembiayaan pun telah dilakukan. Salah satunya, kerjasama KKP dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline).
Program ini telah merealisasikan dana senilai Rp6,69 triliun pada tahun lalu, melampaui target sebesar Rp5,3 triliun.
OJK mencatat saat ini sektor perikanan dan kelautan seharusnya menjadi daya tarik bagi perbankan karena tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) telah menyentuh kisaran 2%. Tingkat NPL sektor ini memang sempat mencapai 5%, melebihi batas toleransi perbankan.
Adapun, porsi pembiayaan sektor kelautan dan perikanan pada perbankan masih cukup rendah, dengan share hanya 0,4%.
Untuk dapat menjaga update program dan potensi pembiayaan di industri perikanan, KKP pun secara rutin menggelar forum bisnis dengan para pemangku kepentingan dan perwakilan dari negara-negara tetangga.
Sementara itu, Penasihat Senior Pusat Transformasi Kebijakan Publik yang juga merupakan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusumaatmadja menyayangkan bank-bank domestik yang belum agresif menjajaki sektor perikanan.
Padahal, menurutnya, pemerintah saat ini telah melakukan dekonstruksi pada rezim perikanan baik dari sisi perangkat maupun infrastruktur, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan tindakan ilegal yang mengancam keberlanjutan perikanan.
“Perlu ada portofolio perikanan di lembaga-lembaga perbankan kita. bisa juga untuk bank umum atau bank khusus perikanan,” jelas Sarwono.
Dia mencatat tidak hanya di Indonesia, sektor perbankan di negara maju pun terbilang belum masif menjajaki sektor perikanan.
Menurutnya, hal itu dikarenakan penyaluran pendanaan untuk sektor ini membutuhkan program dan tradisi spesifik.
Sarwono menyebut dia meyakini efek berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah saat ini dapat member dampak positif pada industri perikanan Tanah Air sedikitnya dalam dua tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
