Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Investor Asing Sambut Positif Pelonggaran Investasi Hotel Bintang 2 ke Bawah

Sejumlah investor asing merespons positif kebijakan pemerintah yang dalam waktu dekat akan mengesahkan revisi Daftar Negatif Investasi sektor perhotelan-- khususnya hotel bintang dua ke bawah. .
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani./JIBI-Dedi Gunawan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani./JIBI-Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah investor asing merespons positif kebijakan pemerintah yang dalam waktu dekat akan mengesahkan revisi Daftar Negatif Investasi sektor perhotelan-- khususnya hotel bintang dua ke bawah. .

Direktur bidang Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot menuturkan, dalam promosi investasi yang dilakukan, banyak investor dari negara China, Korea dan Jepang yang menyampaikan niat berinvestasi.

"Setelah ada informasi bidang usaha ini lebih terbuka, sudah banyak yang datang ke BKPM dan menyatakan minat. Begitu juga ketika Kepala BKPM bertemu investor, mereka sangat interested," katanya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Yuliot menuturkan hotel bintang dua ke bawah dan jenis akomodasi lain seperti motel dan homestay kini menjadi lebih terbuka untuk PMA. Investor asing dapat menguasai saham mayoritas dengan persentase hingga 67%.

Sebelumnya, berdasarkan Perpres 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, PMA untuk hotel bintang satu, dua dan non bintang dibatasi maksimal 51%.

Sementara untuk jasa akomodasi lainnya seperti pondok wisata atau homestay dan motel dibatasi maksimal 49%. Revisi Perpres 39 tahun 2014 tersebut sudah diusulkan Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada Presiden Joko Widodo. 

Jika sudah diteken Presiden, revisi Pepres selanjutnya akan diundangkan. Yuliot berharap kebijakan baru itu dapat rampung akhir Maret agar dapat diimplementasikan mulai April 2016.

Lebih lanjut, dia menuturkan kebijakan ini sejalan dengan target kunjungan wisman menjadi 20 juta pada 2019. Mulai tahun ini pemerintah fokus mendorong pengembangan 10 destinasi prioritas, di antaranya KEK Mandalika, Morotai, Danau Toba. Pengembangan tersebut meliputi semua aspek, termasuk infrastruktur dan perhotelan di lokasi wisata.

"Untuk mencapai target 20 juta kunjungan itu, diperlukan cukup banyak tambahan hotel. Agar hotel yang ada bisa meningkat baik dari jumlah maupun pelayanan, invetasi hotel dibuka hingga 67%," jelasnya. 

Baru-baru ini dalam event di MIPIM Perancis, ada sejumlah investor yang menyatakan minat berinvestasi dalam bidang pariwisata, khususnya di wilayah KEK Mandalika dengan nilai total US$287,5 juta.

Danau Toba juga mendapat komitmen investasi dari investor asal Australia dengan nilai US$ 10 juta. Data dari BKPM, realisasi investasi pariwisata di Indonesia pada 2015 mencapai USD1.049,07 juta yang terdiri dari Penanaman Modal Asing sebesar US$732,46 juta dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar US$316,61 juta.

MASIH KEBERATAN

Terbukanya investasi asing dalam bidang hotel bintang dua ke bawah masih menuai keberatan dari kalangan pelaku usaha lokal.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan pihaknya khawatir jika keran investasi dibuka terlalu longgar akan membuat pelaku usaha lokal jadi kalah bersaing.

“Kami keberatan karena untuk hotel bintang 3 sampai bintang 5 sudah terbuka untuk asing. Masa yang bintang 2 ke bawah mau di lepas juga?,” ujarnya.

Dia juga beralasan investasi asing belum terlalu dibutuhkan sebab saat ini jumlah kamar di Indonesia pun sudah mengalami oversupply yakni sekitar 500.000 unit, baik kategori hotel berbintang maupun non bintang.

“Ditambah lagi kamar yang incoming sebanyak 58.000, makanya kita takut nanti oversupplynya akan lebih besar,” ujarnya.

Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Kemenpar Frans Teguh mengatakan pelonggaran ini dibuat dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pariwisata yang lebih baik.

“Kita membuka PMA, investasi kita permudah, tetapi kita juga tetap mendorong agar usaha-usaha pariwisata itu dilakukan oleh investor dan pelaku usaha lokal,” katanya.

Mengenai jumlah kamar oversupply saat ini , Frans tak menampik. Akan tetapi, menurutnya, masih banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan akomodasi dan perlu dikembangkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ropesta Sitorus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper