WISATA DANAU TOBA: Pembangunan Jalan Tol Digenjot

Bisnis.com, Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung percepatan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas.

 

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak, mengatakan salah satu KSPN yang mendapat dukungan yaitu kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara.

 

Kami mempercepat pembangunan wisata di kawasan tersebut dengan membuat jalan tol, katanya berdasarkan keterangan tertulis Kamis (24/3/2016)

 

Dirinya memperkirakan dengan adanya percepatan pembangunan jalan tol maka dapat mempersingkat waktu tempuh, yang awalnya dari Danau Toba ke Medan yang awalnya lima jam dengan jarak tempuh 130 km menjadi hanya 1,5 jam.

 

Dardak melanjutkan nantinya pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk menuju tempat wisata saja, tetapi juga di dalam kawasan Danau Toba. Ia menyebutkan diantaranya membuat jalan lingkar luar yang menghubungkan Parapat ke Balige hingga Sibolga.

 

Dia berharap jalan akses menuju ke Samosir menjadi terbuka dengan pembangunan jalan tersebut. Adapun Dardak juga menginginkan jalan lingkar luar dan yang di Samosir dijadikan jalan nasional. Dia akan memprioritaskan akses menuju pusat-pusat wisata itu dapat kompetitif

 

Selain itu, Dardak menyampaikan pengembangan infrastustruktur di 10 KSPN juga mendapat dukungan dari World Bank. Untuk merealisasikan dukungannya dan melihat kondisi kawasan wisata, World Bank yang didampingi BPIW telah melakukan tinjauan lapangan ke Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Danau Toba di Sumatera Utara dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

 

Diluar pembangunan infrastruktur itu, Dardak, mengungkapkan masih ada tiga komponen lain yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan 10 KSPN. Pertama, membuat masterplan berbasis pengembangan wilayah dan masterplan tersebut dibuat oleh Kementerian PUPR.

 

Kedua, peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada obyek wisata dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjual kerajinan khas di kawasan wisata, dan terakhir membentuk kelembagaan daerah wisata.

 

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan yang juga Plh Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Wismana Adi Suryabrata mengatakan pembentukan kelembagaan ini untuk keseluruhan destinasi pariwisata. Sehingga nantinya antar kementerian dapat mengidentifikasi dukungan pengembangan yang diperlukan setiap tahun.

 

Wismana menyampaikan, Bappenas mengusulkan Menko Maritim dan Menko Perekonomian yang menjabat sebagai ketua dari lembaga pengelola destinasi pariwisata itu.

 

Pertimbangannya kementerian yang dikelola adalah kementerian dibawahnya, kemudian untuk Steering Committee atau SC ini, Ketua Pelaksana Hariannya kita usulkan Menteri Pariwisata karena pariwisata merupakan tugas pokoknya, ujarnya.

 

Ia menambahkan, fungsi SC ini, untuk memutuskan beberapa hal mengenai pengembangan SDM, infrastruktur, persiapan pembentukan kelembagaan, dan terkait pendanaan 10 KSPN tersebut