Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk merampungkan sisa 30% pengukuhan kawasan hutan di Indonesia pada akhir tahun ini.
Hal itu dipaparkan dalam Rapat Evaluasi 3 Tahunan Implementasi Rencana Aksi Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian dan Lembaga Tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. KLHK sendiri mencatat adanya percepatan penetapan kawasan hutan, dari sebesar 11,4% pada 2009 menjadi 66% pada akhir 2015.
KLHK juga memaparkan selain pencapaian tersebut, juga diperlukan langkah-langkah lanjutan yang sifatnya menjangkau daerah atau sektor, sehingga dilakukan beberapa hal pengembangan dari rencana aksi kesepakatan itu. Di antaranya adalah kordinasi bidang mineral dan batubara, gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam bidang kehutanan dan perkebunan, gerakan nasional penyelamatan sumber daya air dan koordinasi dan supervisi bidang energi.
“Koordinasi dan supervisi bidang mineral dan batubara telah dilakukan di 31 provinsi dan KLHK menemukan ada izin-izin usaha pertambangan yang berada di sekitar 379 lokasi hutan lindung, dan hutan konservasi," demikian keterangan resmi KLHK yang dikutip Bisnis.com, Minggu (20/3/2016).
Terkait dengan izin-izin pertambangan ini, KLHK telah mengirimkan surat pemberitahuan ke seluruh bupati, dan pada beberapa daerah dicatat, telah dilakukan langkah-langkah tindak lanjut berupa pencabutan izin usaha pertambangan yang terindikasi berada pada hutan lindung dan hutan konservasi.
