Bisnis.com, SURABAYA—Sepanjang tahun ini Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I akan fokus melakukan penegakkan ketaatan membayar dan melaporkan pajak terhadap empat sektor usaha.
Muhsisnin, selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) DJP Jawa Timur I, menyebutkan sektor yang dimaksud adalah jasa keuangan, properti, ritel, dan pelayaran. Selama semester pertama akan fokus dulu ke tiga sektor; jasa keuangan, properti, dan pelayaran.
“Empat sektor ini yang selama ini belum banyak tergali dan tertangani, maksudnya belum banyak sosialisasi di sektor ini,” ucapnya.
Untuk memaksimalkan pengawasan dan penegakkan hukum tersebut, tahun ini ditargetkan account representative pajak bisa menyentuh perbandingngan 1 AR : 100 wajib pajak (WP).
Di Jawa Timur I yang mencakup Kota Surabaya sekarang ini setiap satu AR menangani 1.700 wajib pajak.
Berbekal AR yang memadai empat sektor yang dibidik DJP Jatim I diharapkan bisa membuahkan hasil berupa meningkatnya level kepatuhan membayar pajak WP orang probadi. Kendati demikian belum tentu berbanding lurus dengan setoran pajak.
Target pendapatan pajak Kota Surabaya tahun ini Rp44,20 triliun, naik 33,6% terhadap realisasi tahun lalu Rp32,42 triliun. Perolehan tahun lalu hanya 83,97% dari target. Adanya fokus kepada empat sektor belum tentu kisaran level penerimaan pajak Jatim I lebih baik daripada 2015.
“Tidak lantas kami fokus ke sektor itu lalu sektor itu bisa dorong pencapaian target naik ke 90%. Tapi kami tetap optimistis bisa mencapai 1000% target,” ujar Muhsinin.
Potensi Kehilangan
Sementara itu Kota Surabaya kehilangan potensi tambahan penerimaan pajak sedikitnya berkisar Rp29,5 miliar pada tahun lalu. Angka ini berasal dari akumulasi jumlah wajib pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan.
Teguh Pribadi Prasetya, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I, mengatakan jumlah WP yang tidak membayar pajak dikali asumsi jika masing-masing WP membayar Rp500.000.
“Asumsikan saja setidaknya setiap wajib pajak itu membayar Rp500.000 dan bulatkan total WP yang tidak bayar pajak ada 59.000, berapa itu potensi yang hilang,” ucapnya.
Kanwil DJP Jawa Timur I yang mencakup Kota Surabaya mengaku menaruh fokus utama terhadap wajib pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan. Berdasarkan data tahun kalendar 2015 tercatat terdaftar 54.446 WP badan dan 59.981 WP orang pribadi nonkaryawan.
Untuk WP badan, dari jumlah tersebut hanya 44,01% yang membayar pajak setara dengan 23.959 badan, 30.487 lainnya tidak membayar. Sementara untuk WP orang pribadi nonkaryawan yang menyetor pajak ke negara hanya 52,70% atau 31.611 orang, dan 28.370 sisanya tidak.
Apabila diakumulasikan WP badan dan nonkaryawan yang tidak bayar pajak diperoleh angka 58.857, ini dibulatkan Teguh menjadi 59.000. Jumlah inilah yang dikalikan dengan Rp500.000 sebagai asumsi besaran nilai pajak paling minim.
“Kalau demikian, bisa jadi capaian realisasi penerimaan pajak terhadap target di kami bukannya bisa 100% melainkan bisa 150%,” ujar Teguh.
Adapun realisasi penerimaan pajak di Surabaya sampai dengan akhir Desember tahun lalu Rp32,42 triliun. Angka ini setara 83,97% dari target Rp38,61 triliun. Target tahun ini dibidik Rp44,26 triliun atau meningkat sekitar 36% dari realisasi tahun lalu.
Secara umum kepatuhan membayar pajak di Kota Pahlawan tidak bisa dikatakan buruk. Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I mencatat rasio kepatuhan tahun lalu sebesar 72,67%. Persentase ini setara dengan 267.746 wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT).
Angka ratusan ribu WP itu bagian dari 368.437 WP yang wajib melaporkan SPT. Adapun secara keseluruhan di Surabaya terdapat 611.216 wajib pajak terdaftar sepanjang tahun lalu.
