Bisnis.com, JAKARTA - Lepasnya Myanmar dari kekuasaan absolut junta militer, yang telah ditanggapi dengan proses masa transisi ekonomi yang baik pada tahun lalu, telah memunculkan harapan baru untuk menjadikan Yangoon sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara.
Kemenangan mutlak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada November 2015, telah menjadi penanda bahwa junta militer tak lagi memiliki kekuasaan penuh di negara ini. Masyarakat sipil pun seakan mendapat angin segar dan harapan baru dengan perubahan tersebut.
Sebelumnya, peralihan rezim ini justru meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah yang tak mudah bagi pemimpin baru. Terhitung junta militer telah meninggalkan empat warisan persoalan ekonomi yang harus diselesaikan sesegera mungkin.
Pertama, Myanmar memiliki empat tingkat mata uang yang sama-sama berlaku di negara ini. Kedua, tidak adanya pemberian peringkat kredit. Ketiga, pengeloalan bursa saham yang untuk pertama kalinya diadakan di negara ini. Keempat, pemanfaatan investor asing yang akan membanjiri negara ini.
Keempat, persoalan tersebut seakan menjadi potongan-potongan puzzle yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, oleh parlemen yang kini dikuasai oleh NLD per 1 Februari 2016 setelah selama lima dekade terakhir diduduki oleh junta militer.
Para investor dengan jeli melihat potensi bisnis yang sangat besar di negara dengan penduduk mencapai 56 juta orang ini. Para analis menyebutkan, investor melihat potensi besar negara ini, salah satunya dari kemampuan masyarakatnya mengembangkan pasar gelap di tengah isolasi pemimpin tentara.
Sejumlah lembaga keuangan bahkan terang-terangan memproyeksikan, Myanmar akan menjadi salah satu negara yang paling cepat berkembang di dunia tahun ini. Bank Pembangunan Asia (ADB), yang menjadi salah satu mitra pendaanaan infrastruktur terbesar Myanmar memperkirakan, PDB negara ini akan mencapai 8,2% pada 2016.
Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, produk domestik bruto (PDB) negara yang dulu bernama Burma ini mencapai 8,5% pada 2016, dan 8,4% pada 2017. Kepala misi IMF untuk Myanmar Yongzheng Yang mengatakan proyeksi tersebut tidaklah berlebihan.
"Myanmar telah membuat langkah yang mengesankan dalam reformasi ekonomi, termasuk dalam pembongkaran hambatan perdagangan dan pembukaan sektor perbankan yang selama ini tertutup," kata Yang, dalam surveinya September lalu.
Ungkapan Yang tersebut terbukti dari sejumlah langkah cepat dan taktis dari Bank Sentral Myanmar pada tahun lalu. Salah satunya dengan memperbaiki infrasturktur keuangan untuk menyambut masuknya investasi asing dan perdagangan internasional.
Bank sentral memberikan izin pendahuluan kepada sembilan kreditur asing pada Oktober 2015, di antaranya Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) dan Industrial & Commercial Bank of China. Mereka diharapkan untuk terlibat dalam sektor perbankan untuk memfasilitasi masuknya investor asing.
Bank sentral pun telah menyatakan rencananya untuk kembali membuka peluang pemberian lisensi kreditur asing putaran kedua pada tahun ini. Selain itu, bank sentral dan pemerintah juga sepakat untuk menyatukan empat tingkat nilai tukar mata uang Myanmar (kyat) yang selama ini berlaku, menjadi satu tingkat saja yakni 1.293 kyat per dolar AS pada tahun lalu
Sebelumnya, dalam masa pemerintahan junta militer, tingkat nilai tukar resmi kyat hanya mencapai 6,4 per dolar AS. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif nilai tukar di pasar gelap.
Setelah negara ini mulai bergerak menuju peralihan ke pemerintahan sipil, bank sentral pada 2012 memperkenalkan nilai tukar mengambang, dengan tingkat harian ditetapkan pada 818 kyat per dolar AS. Setiap pagi, setelah bank komersial mengajukan tawaran nilai tuka mata uang di lelang, bank sentral akan mengumumkan suku bunga referensi.
Bank komersial pun juga memiliki nilai tukar kyat terhadap dolar yang lebih kompetitif, di luar nilai tukar mata uang resmi yang ada. Begitu pula dengan yang ada di pasar gelap. Mereka memiliki nilai tukar yang juga berbeda dengan yang ditetapkan pemerintah.
"Kini perbedaan nilai tukar di pasar formal dan informal tidak jauh berbeda, yaknin di bawah 1%. Beberapa bank lokal dan asing juga sudah diberikan izin untuk memulai perdagangan mata uang" kata Win Thaw, Wakil Direktur Jenderal Bank Sentral Myanmar.
Hal tersebut pun ditanggapi positif oleh para investor asing yang selama ini sulit masuk. Terhitung saat ini terdapat tiga perusahaan raksasa yang telah mendirikan unit usahanya di Myanmar. Mereka a.l Coca-Cola, General Electric dan, baru-baru ini, produsen mobil Jepang Nissan.
Pekerjaan Rumah
Aturan junta militer dinilai membuat Myanmar menjadi negara termiskin dan terisolasi dari segi ekonomi di Asia Tenggara. ADB memperkirakan, butuh dana sekitar US$80 miliar untuk melakukan modernisasi ekonomi mulai tahun ini hingga 2030.
Namun, pemerintah telah memutuskan pembiayaan tersebut akan dibantu melalui kredit dari sejumlah pihak luar. Pemerintah menunjuk Citigroup dan Standard Chartered pada tahun lalu sebagai penasihat peringkat kredit asing, meskipun Myanmar masih belum memiliki peringkat.
Tantangan lainnya adalah pengelolaan bursa saham secara mandiri untuk pertama kalinya. Setelah mengalami berbagai penundaan, Myanmar akhirnya membuka bursa di Yangon pada Desember 2015.
Enam perusahaan telah dipilih oleh Securities and Exchange Commission Myanmar untuk masuk ke bursa saham tersebut, dua di antaranya adalah dua bank lokal. Perdagangan di bursa diperkirakan akan dimulai pada Maret 2016. Khusus investor asing tidak akan memiliki akses khusus pada awal perdagangan ini.
Salah satu ketakutan yang masih membayangi Myanmar dalam pengelolaan bursa saham ini adalah ancaman bahwa bursa akan berakhir seperti yang terjadi di Kamboja dan Laos, yang gagal lepas landas.
Akan tetapi, kekhawatiran tersebut ditampik oleh Serge Pun, investor pemegang saham First Myanmar Investment. Dia justru optimistis pasar Myanmar akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk sukses, mengingat skala PDB Myanmar yang mencapai US$66 miliar, tiga kali lipat lebih besar dari Kamboja atau Laos.
IMF dan ADB pun meyakini baik Pemerintah maupun Bank Sentral Myanmar mampu menangani pekerjaan rumah tersebut. Mereka berkaca pada kemampuan negara ini dalam melakukan transisi ekonomi sepanjang tahun lalu. Tak heran mereka berani memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura sekalipun. (Bloomberg)
