Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat meminta bantuan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa).
Bahkan Pemerintah Kota Singkawang telah menyediakan lahan di dua lokasi untuk pembangunan rusunawa tersebut yang akan diperuntukan bagi mahasiswa dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kami harapkan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR membantu kami dalam program pembangunan Rusunawa untuk Kota Singkawang di Kalimantan Barat, ujar Ketua Rombongan DPRD Kota Singkawang Rony Burhan dalam siaran pers, Sabtu (12/3/2016).
Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan rapat konsultasi dan koordinasi terkait Program Sejuta Rumah di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (11/3/2016).
Menurutnya, DPRD Kota Singkawang sangat mendukung Pemkot Singkawang untuk mensukseskan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Pasalnya kebutuhan akan hunian layak untuk masyarakat terus bertambah setiap tahun dan perlu diantisipasi sejak dini.
Ia mengatakan, saat ini masyarakat di Kota Singkawang masih banyak yang tinggal di tanah-tanah milik negara sehingga rawan akan penggusuran, apabila pemerintah sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan umum.
Sebagai wakil rakyat, tentu pihak DPRD berusaha agar pemerintah bisa menyediakan rusunawa sebagai alternatif relokasi hunian masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
Staf dari Dinas Perumahan Kota Singkawang, Heru Siswanto, yang ikut mendampingi DPRD dalam pertemuan tersebut mengatakan dua lokasi yang sudah disiapkan untuk pembangunan Rusunawa yaitu di Kelurahan Naram dengan luas lahan mencapai 3 hektar yang diperuntukan bagi mahasiswa STKIP Kota Singkawang dan di Kelurahan Kuala untuk MBR dengan luas lahan sekitar satu hektar.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Eko Heripoerwanto menyampaikan Kementerian PUPR siap mendorong serta membantu Pemda dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah.
Terlebih lagi pemerintah pusat tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh hunian masyarakat mengingat anggaran dalam APBN yang terbatas.
Ia berharap Pemda bisa menghubungi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang sudah dibentuk di 33 provinsi.
Silakan Pemda mengajukan proposal tentang program perumahan yang ada di daerahnya melalui SNVT tersebut, ucapnya.
Terkait dengan permohonan bantuan Rusunawa, Heri menambahkan, pihaknya akan mengirimkan tim verifikasi dari Direktorat Rumah Susun terkait kelayakan kondisi dan administrasi terkait lahan.
