Bisnis.com, JAKARTA--Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mengajak Pemda untuk memprioritaskan pembangunan perumahan untuk masyarakat dan PNS sebagai program utama dalam membangun daerah.
Adanya anggaran yang memadai serta kemudahan perijinan untuk perumahan akan semakin mendorong peningkatan pembangunan rumah di daerah.
"Masih banyak Pemda yang belum menjadikan program perumahan sebagai program utama dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Padahal kebutuhan rumah di daerah untuk masyarakat jumlahnya masih cukup besar," ujar Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan, Eko Heripoerwanto melalui siaran pers yang diterima Bisnis.com, Senin (29/2/2016).
Menurut Heri, pemerintah pusat terus mendorong terlaksananya program sejuta rumah setiap tahunnya. Namun, jika Pemda tidak serius dalam program ini maka pengadaan rumah bagi masyarakat maupun PNS akan menemui kendala di lapangan.
"Mudah saja untuk melihat Pemda yang serius dalam program perumahan masyarakatnya. Pertama dari alokasi anggaran perumahan dalam APBD serta kedua adalah nomenklatur organisasi yang mengurusi masalah perumahan," terangnya.
Guna mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, imbuh Heri, Ditjen Penyediaan Perumahan telah membentuk Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) di daerah yang khusus mengurusi serta mengawasi program perumahan di daerah.
"Silakan Pemda bisa menghubungi SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di provinsi. Kami berharap Pemda bisa lebih mudah dalam berkoordinasi mengenai program perumahan dengan adanya SNVT yang sudah kami bentuk di daerah,” harapnya.
