Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi tender Electronic Road Pricing (ERP) diminta untuk segera dilaksanakan pada Maret 2016, guna menyelaraskan dengan program pembangunan sarana transportasi umum Mass Rapid Transit dan Light Rail Transit di Jakarta dan sekitarnya.
Darmaningtyas, Direktur Institut Studi Transportasi (Instran), mengatakan regulasi sudah disiapkan semua mulai dari kepolisian, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, sehingga saat ini hanya tinggal melakukan lelang.
Terkait dengan isu politik, dia mendengar cerita yang mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok harus mengunduran diri jika beliau mencalonkan diri pada Pilkada DKI Jakarta. “Kesempatannya tinggal Maret-Mei. Kalau tidak ada lelang wassalam karena tahun berikutnya orang sibuk Pilkada,” ungkapnya, Rabu (24/2/2015).
AKBP Irvan Prawira Satyaputra, Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Metro Jaya, menegaskan jajarannya mendukung penuh penerapan ERP dan berharap sistem ini segera berjalan.
Bahkan, dia mengatakan Ditlantas siap mendukung data-data kendaraan di wilayah Jakarta untuk keperluan database ERP. “Saat ini belum 100%. Kalau [tender] oke, tiga bulan selesai untuk DKI saja,” ujarnya.
Terkait dengan pelaksanaan tender, dia mengaku Dishub DKI Jakarta akan melakukan lelang pada Juni atau Juli mendatang.
Jika memang tender akan dijalankan, Ketua Dewan Transportasi Jakarta Ellen Tangkudu berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengunakan rekomendasi yang telah dikumpulkan dewan pada 2013.
Pada 2013, Dewan Transportasi Jakarta yang tugasnya memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta mengenai masalah transportasi, sudah mengumpulkan aspirasi masyarakat dengan membuat dialog publik.
Dia mengatakan aspirasi tersebut datang dari para pengusaha mall, apartemen, perkantoran yang berada di wilayah sepanjang koridor Sudirman-Thamrin-Kota dan koridor Kuningan serta berbagai asosiasi, termasuk asosiasi pengiriman barang mengunakan sepeda motor.
Rekomendasi yang berhasil dikumpulkan a.l. Pemprov DKI Jakarta harus memastikan prasyarat ERP yakni tersedianya jaringan angkutan umum, teknologi yang digunakan memperhatikan karakteristik jalan, aturan hukum yang dipakai termasuk mekanisme denda tilang dan retribusi.
Selain itu, para stakeholder merekomendasikan agar Pemprov melakukan kajian dampak ERP terhadap koridor atau jalan sekitar koridor ERP, menyingkirkan ganguan di samping jalan seperti pedagang kaki lima, dan tarif yang dipungut dari ERP harus digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
Usamah Said, Humas Koalisi Warga Untuk Transportasi Jakarta, mengatakan hingga saat ini ada empat perusahaan penyedia teknologi ERP yang tertarik mengikuti tender proyek ini. “Ada Q-Free, Mistubishi, IBM dan Kapsch,” ujarnya
Q-Free sendiri merupakan provider teknologi road pricing di Swedia yang memulai sistem ini pada 2008 dan berhasil menurunkan kepadatan lalu lintas hingga 22-25%. Sementara itu, IBM berpengalaman menangangi proyek road pricing di London yang dimulai pada 2003 dengan tingkat pengunaan angkutan umum naik 14% dan kepadatan turun 20%.
Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya menargetkan electronic road pricing (erp) dapat mulai diterapkan pada pertengahan atau akhir 2017.
Saat ini, pihaknya mengaku masih mempersiapkan sejumlah dokumen untuk lelang investasinya dan diharapkan pada Juli 2016 sudah bisa digelar lelangnya. "Proses persiapan telah kita mulai, lelang direncanakan Juli. Penerapannya kemungkinan pertengahan atau akhir 2017," ujarnya.
