Bisnis.com, JAKARTA—Rencana pemerintah memperketat ketentuan hunian berimbang melalui penerbitan PP dengan sanksi yang keras dinilai tidak menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah defisit perumahan.
Ketua Pusat Studi Hukum Properti Indonesia (PSHPI) Erwin Kallo mengatakan pemerintah tidak dapat begitu saja menerapkan regulasi yang keras tanpa mempertimbangkan sematang mungkin tantangan penerapan aturan tersebut.
Menurutnya, kalangan pengembang pada dasarnya ingin untuk mendukung program perumahan dari pemerintah. Namun, upaya untuk merealisasikan program tersebut harus tetap realistis. Sementara itu, kebijakan hunian berimbang yang diatur pemerintah sangat sulit direalisasikan.
“Cabut izin itu bukan solusi, itu artinya tidak mau berpikir. Ini bukan sekadar soal tegas-tegasan, tetapi aturan itu harus applicable. Pengembang bukannya tidak mau, tetapi harus realistis,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (14/2/2016).
Kewajiban membangun 20% rusun murah dari total luasan lantai rusun komersial menjadi tidak realistis bila harus dibangun di kompleks yang sama, di atas lahan pengembang yang mahal investasinya. Selain itu, banyak tantangan lainnya yang kasuistis terjadi di lapangan dan butuh disikapi secara bijak.
“Kalau pemerintah sediakan lahannya dan developer tinggal bangun, itu lebih realistis,” katanya.
Demikian halnya kewajiban proporsi 1:2:3 rumah tapak antara kelas mewah, menengah dan murah dalam satu hamparan atau kabupaten. Bagi pengembang dengan skala pengembangan yang besar, kebijakan tersebut masih mungkin untuk diterapkan. Akan tetapi, bagi pengembangan skala kecil, kebijakan tersebut menjadi sulit diterapkan.
Dirinya berharap, penegasan regulasi dari pemerintah turut disertai dengan solusi tepat sasaran yang mengakomodasi pandangan dari kalangan pengembang.
Menurutnya, pemerintah dapat memberikan alternatif lain bagi pengembang, misalnya dengan mengkompensasikan kewajiban pengembang secara tunai. Dana yang terkumpul lalu dimanfaatkan untuk pembangunan rumah murah oleh pemerintah di lokasi yang telah disiapkan pemerintah.
