Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mensinyalkan tidak akan menggunakan skema lelang terbuka lagi untuk mencari pengganti Sigit Priadi Pramudito di kursi orang nomor satu Ditjen Pajak.
Ditemui di kantornya, Jumat (5/2/2016), saat dimintai keterangan terkait pengisian posisi Dirjen Pajak yang saat ini diisi Ken Dwijugiasteadi sebagai pelaksana tugas (Plt), mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini hanya mengatakan sedang menunggu keputusan presiden (keppres). “Kita tunggu keppresnya. Kan mau sudah ngajuin atau belum ujungnya harus keppres,” katanya.
Pihaknya enggan menjelaskan lebih jauh terkait kekosongan jabatan DJP-1 yang sudah berlangsung mulai awal Desember 2015 ini. Namun, dari sumber Bisnis di internal Kemenkeu, sosok Dirjen Pajak baru sudah dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan tinggal menunggu proses pelantikan.
Sebelumnya, persisnya Senin (1/2/2016), Bambang telah menyatakan akan ada keputusan pengisian posisi DJP-1 pada bulan ini. Sebagai gambaran, jika menggunakan seleksi terbuka, seperti tahun lalu, paling tidak memakan sekitar tiga bulan. Sampai saat ini, Kemenkeu juga tidak membuka lelang jabatan kembali.
Proses lelang atau seleksi terbuka sebenarnya mengikuti amanat Undang-undang No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU ASN disebutkan, pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan pejabat pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi (pansel) instansi pemerintah. Pansel itu terdiri dari unsur internal atau eksternal instansi bersangkutan.
Sementara itu, Pasal 108 ayat (2) menyebutkan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS, dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas.
Ken Dwijugiasteadi yang saat ini menjadi Plt Dirjen Pajak sebenarnya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses seleksi tahun lalu. Namun, karena kalah dengan Sigit, Ken bersama Suryo Utomo dan Puspita Wulandari menjadi Staf Ahli Menkeu.
Tiga jabatan baru dalam jajaran eselon I Kemenkeu itu dibentuk dengan tujuan untuk penguatan kelembangaan DJP. Langkah ini dipakai sebagai tahap awal menuju pembentukan badan semi otonom yang menjadi ‘baju baru’ DJP.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo memang harus segara memberikan keputusan karena banyaknya hal besar yang harus dilakukan tahun ini dan melibatkan Dirjen Pajak.
“Ada pengampunan pajak, revisi UU perpajakan, pembangunan administrasi paja, dan agenda penting lainnya,” tuturnya.
Selain itu, Dirjen Pajak perlu segera merumuskan strategi, melakukan konsolidasi dan koordinasi, dan berlari cepat mengejar target pajak. Apalagi, seorang Plt tidak bisa meneken surat keputusan (SK) termasuk untuk kepentingan mutasi dan promosi pegawai.
Menurutnya, penunjukkan langsung dari beberapa sosok yang telah melalui seleksi terbuka bisa menjadi solusi saat ini. Jika harus mengikuti UU ASN yang mewajibkan seleksi terbuka, sambungnya, seleksi bisa dibuat dengan mekanisme sederhana supaya efektif.
“Toh, Menkeu juga sudah bisa menilai kinerja 2015. Mungkin cukup wawancara dan penilaian kinerja, lalu usulkan tiga nama ke Presiden,” katanya.
Terkait dengan calon, Prastowo menilai Ken berpeluang besar jika melihat kontribusinya pada Desember 2015. Kandidat lain yang cukup kuat yakni Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv, Kakanwil DJP Bali Wahju Tumakaka, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Edi Slamet Irianto.
