Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya kompak mengapresiasi keputusan pemerintah pusat untuk menurunkan tarif Jembatan Suramadu hingga 50%.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan keputusan itu berpeluang menurunkan ongkos transportasi dan logistik baik di Surabaya maupun Pulau Madura.
Saat ini, katanya, berbagai barang yang dikirimkan ke Madura menjadi lebih mahal karena terbebani ongkos Jembatan Suramadu.
"Ini membuat competitiveness jadi lebih rendah. Saya kira ini keputusan bagus," katanya usai Rapat Terbatas Pengembangan Wilayah di Kaki Jembatan Suramadu di Kantor Presiden, Rabu (3/2/2016).
Dia mengatakan, niat awal pembangunan Jembatan Suramadu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Pulau Madura. Sehingga, keputusan ini harus dilaksanakan dengan segera.
Adapun, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan pengembalian pengelolaan lahan di kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya akan menenteramkan warga setempat.
Pasalnya, pemerintah mencatat hingga kini ada 27.000 kepala keluarga (KK) setara kurang lebih 80.000 orang yang bertempat tinggal di kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya.
"Sekian puluh tahun warga di kaki Suramadu sangat menderita karena tidak bisa meningkatkan status tanah, bahkan tidak bisa menyelesaikan administrasi pertanahan. Dengan rapat hari ini maka warga Surabaya bisa selesaikan hak-haknya seperti masyarakat yang lain," ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
