Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai proyek strategis nasional saat ini tengah diprioritaskan pembangunannya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Taufik Widjoyono menyatakan kesiapan kementeriannya dalam menjalankan proyek strategis nasional.
“Untuk perencanaan proyek kita sudah targetkan, N-1 selesai. Hal ini tidak menjadi masalah,” ungkap Taufik kepada Bisnis.com, Rabu (3/2/2016).
Taufik menyebutkan, untuk pembangunan Sumber Daya Air (SDA) seperti pembangunan waduk dan bendungan membutuhkan lahan seluas 110 ribu hektar.
Untuk pembangunan jalan termasuk jalan tol membutuhkan lahan sepanjang 21 ribu hektar, lalu untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hanya membutuhkan 2.000 hektar lahan.
Sedangkan, terkait pembangunan perumahan rakyat hanya membutuhkan lahan sebesar 500 hektar.
“Untuk perumahan rakyat karena sebagian merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan lahan, jadi dari pusat [Kementerian PUPR] hanya menyediakan 500 hektar,” jelasnya.
Menurut Taufik, proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek nasional tidak akan jadi masalah dan dapat dipastikan prosesnya lebih cepat.
Hal itu dimungkinkan karena perangkat serta regulasi yang saat ini berlaku sangat memudahkan proses pembebasan lahan sehingga dapat memangkas proses perizinan.
Namun begitu, yang menjadi masalah saat ini adalah ketersediaan anggaran untuk pembebasan lahan.
Anggaran yang tersedia di Kementerian PUPR melalui APBN 2016 sebesar Rp1,4 triliun, sedangkan kebutuhan mencapai Rp9 triliun.
“Untuk mengupayakan kekurangan yang Rp7,6 triun itu, dapat dari BUMN yang nalangin dulu anggaran pembebasan lahan, atau usulkan dana landscaping,” pungkasnya.
