Bisnis.com, JAKARTA—BUMN pelayaran Indonesia, PT Djakarta Lloyd, menegaskan kesiapaannya untuk menjalankan trayek Tol Laut atau angkutan barang terjadwal yang bersubsidi.
Direktur Utama PT Djakarta Lloyd Arham S. Torik mengatakan perseroan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan untuk dilibatkan dalam aktivitas Tol Laut dan Kapal Perintis.
“Kalau tidak salah saya mengirim surat tiga kali ke Kemenhub. Di zaman Pak E.E. Mangindaan sekali dan di zaman Pak Jonan dua kali,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (27/1).
Dia mengaku sudah berbicara kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Direktur Lalu Lintas Pelayaran Ditjen Perhubungan Laut. Namun, dia menuturkan keputusan dalam memo Menteri Perhubungan menunjuk PT Pelni.
Terkait keputusan tersebut, dia memahami paradigma Menteri Perhubungan yang masih memandang Djakarta Lloyd berkasus, bermasalah dengan pegawainya, dan lain sebagainya sehingga ini menjadi tantangan perusahaan untuk merubah paradigma tersebut.
“Ini jadi tugas saya menjelaskan kepada Pak Jonan,” katanya. Tidak hanya penunjukan langsung, dia menegaskan perseroan siap jika melakukan tender. Arham mengaku Djakarta Llyod percaya diri karena secara korporasi, operasionalnya sangat efisien.
Berkaitan dengan SDM, dia mengungkapkan perusahaan bisa mempekerjakan pegawai profesional. Selain itu, perusahaan tengah melakukan management training bagi peningkatan SDM karyawan dan akan melaksanakan shipmanagement.
Lebih lanjut, dia mengatakan paradigma Menteri Perhubungan yang melihat harus ada ketersediaan kapal sebelum penunjukan atau penugasan langsung bertentangan dengan prinsip perusahaan.
“Mungkin paradigma Pak Jonan kapalnya dulu. Kalau kita secara bisnis jangan kapal dulu, tetapi kerjaannya dulu,” ujarnya.
Alasannya, perusahaan bergantung pada kepastian muatan untuk menanggung biaya kapal dan lain-lain. Jika Kemenhub memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk berpartisipasi dalam Tol Laut dan pelayaran perintis, Djakarta Lloyd siap mengadakan kapal atau membeli kapal.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Bobby R. Mamahit mengatakan peraturan presiden (Perpres) memperbolehkan Menteri untuk menunjuk langsung kepada BUMN lain.
“Dulu disiapkan untuk Djakarta Lloyd juga,” ujarnya saat ditemui Bisnis (27/1). Namun, dia mengatakan Kemenhub melihat kesiapan armadanya tidak ada.
Dia menambahkan jika Djakarta Lloyd memiliki armada dengan pengadaan kapal kemungkinan BUMN pelayaran tersebut juga akan dilibatkan. Intinya, dia menegaskan Kemenhub masih bisa melakukan penunjukan kepada BUMN sesuai dengan ketentuan Perpres-nya.
Tahun ini, Djakarta Lloyd sendiri akan fokus pada restrukturisasi finansial, investasi dan mengenjot sinergi antar BUMN. Pada 2017, perusahaan akan melakukan ekspansi jaringan. Selanjutnya, 2018, perusahaan akan membutuhkan 15 kapal dalam pengembangan bisnis.
Hingga pada 2020, perseroan dalam melakukan go public dengan 20 unit kapal. "2027 kita sudah jadi player asset," ujar Arham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
