Bisnis.com, DEPOK - Pada akhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail meminta Pemerintah Pusat untuk menindaklanjuti usulan anggaran percepatan pembangunan yang diajukan Pemkot Depok periode 2011-2016 tersebut.
Percepatan pembangunan yang dimaksud adalah rencana proyek besar fly over Markaswangi alias Margonda-Kartini-Dewi Kartika dan Jalan Siliwangi dengan proyeksi anggaran sekitar Rp3 triliun, pelebaran Jalan Sawangan Rp2,7 triliun dan anggaran normalisasi setu guna menekan banjir ke Jakarta Rp450 miliar.
"Pemkot Depok sudah menyurati Kementerian Keuangan, Kementerian PU hingga ke Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti ajuan percepatan pembangunan tersebut. Tetapi sampai saat ini belum juga ada arahan," ujarnya pada acara Indahnya Kebersamaan di Balaikota Depok, Rabu (27/1/2016).
Pernyataan Nur Mahmudi tersebut disampaikan menjelang perpisahan dirinya selaku Wali Kota Depok dua periode di hadapan Wali dan Wali Kota terpilih Muhammad Idris-Pradi Supriatna, Pelaksana Tugas Wali Kota Depok Arifin Harun Kertasaputra, Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo, mantan Wali Kota Depok Yuyun Wira Saputra, Sofyan Safari Hamim dan Anggota DPR RI Komisi X Dapil Depok-Bekasi, Nuroji.
Menurutnya, pembangunan fly over Markaswangi dinilai sangat diperlukan guna mengurai kemacetan yang terjadi di Depok, karena dibangun melewati beberapa perlintasan KRL dan juga jalan-jalan yang kerap dicap sebagai biang kemacetan.
"Jadi kalau menggunakan uang APBD Kota Depok itu tidak bakal mencukupi. Makanya kami harap Pemerintah Pusat bisa mendengar kebutuhan mendesak ini. Kami juga meminta perhatiannya pada DPR yang mewakili Dapil Depok-Bekasi untuk membantu mengkomunikasikan ajuan ini," katanya.
Nur menambahkan di akhir masa jabatannya, dia berjanji akan membangun dua terminal besar berskala nasional yakni Terminal Jatijajar dan Terminal Depok yang pada Februari rencananya peletakan batu pertama akan dilakukan.
"Jadi beberapa pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan oleh pemimpin Depok selanjutnya salah satunya adalah pembangunan percepatan infrastruktur," ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Daerah Pemilihan Depok-Bekasi, Nuroji mengatakan pihaknya akan segera mengkomunikasikan ajuan Pemkot Depok tersebut ke kementerian dan komisi terkait.
Nuroji mengatakan kemungkinan ajuan anggaran yang diusulkan Pemkot Depok untuk percepatan pembangunan bisa melalui output dana alokasi umum atau dana alokasi khusus. "Itu nanti tergantung arah penggunaan anggarannya ke mana," ujarnya.
Dia berharap dari besaran ajuan anggaran yang diusulkan Pemkot Depok setidaknya bisa cair meskipun tidak mutlak secara keseluruhan. Paling tidak, kata dia, anggaran yang diajukan cair secara bertahap sesuai peruntukan.
Nuroji mengakui Pemkot Depok sendiri baru kali ini secara terang-terangan meminta bantuan kepadanya. Padahal, kata dia, jauh-jauh hari pihaknya sering menawarkan bantuan untuk kebutuhan program sesuai dengan bidangnya di Komisi X pada Pemkot Depok.
Namun, kata dia, Komisi X khususnya yang berada di Dapil Depok akan mengupayakan sekuat tenaga untuk bisa mengegolkan ajuan anggaran percepatan pembangunan Kota Depok demi kepentingan warga.
Sementara itu, Wali Kota Depok terpilih Muhammad Idris berjanji akan bekerja sebisa mungkin melanjutkan program-program yang telah digagas Nur Mahmudi.
"Saya akui setiap manusia punya cara sendiri dalam melakukan sesuatu. Saya tidak mungkin akan seperti Pak Nur. Tapi saya punya cara sendiri untuk membawa Depok menjadi lebih baik lagi," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
