Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan angka pembangunan rumah kelas menengah ke bawah pada tahun 2016 ini akan meningkat yang cukup signifikan.
Semakin bertambahnya kebutuhan rumah masyarakat serta kemudahan perijinan pembangunan rumah dan bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah membuat prospek rumah menengah ke bawah ke depan lebih potensial.
“Angka pembangunan rumah menengah ke bawah pada tahun 2016 ini diperkirakan mengalami kenaikan,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin melalui siaran pers, Jumat (22/1/2016).
Pernyataan tersebut disampaikannya pada acara Indonesia Property Forum 2016 di Hotel JW Luwangsa, Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Menurut Syarif, pemerintah akan terus berupaya mempermudah regulasi-regulasi yang berkaitan dengan program perumahan untuk masyarakat.
Selain itu, adanya bantuan dalam pembiayaan perumahan dari pemerintah juga menjadi salah satu hal yang diperlukan guna meningkatkan daya beli masyarakat agar bisa menempati rumah yang layak huni.
Lebih lanjut, Syarif menerangkan, masyarakat di negara manapun baik yang berasal dari kalangan ekonomi atas maupun mereka yang kurang mampu akan membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal mereka.
Untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni tersebut pemerintah melaksanakan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan sejak tahun lalu.
“Rumah itu kebutuhan dasar manusia di negara manapun dan pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebuah negara dikatakan sebagai negara maju jika masyarakatnya sudah tinggal di rumah yang layak huni,” tandasnya.
Optimisme kenaikan rumah MBR, imbuh Syarif, dapat dilihat berdasarkan data yang ada yakni rumah untuk MBR yang menggunakan skim KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2014 hanya 70.000 unit. Sedangkan pada tahun 2015 angkanya melesat menjadi 134.000 unit rumah.
“Dari sisi ekonomi rumah selain bisa menjadi aset dan jaminan kehidupan masyarakat juga memiliki sisi sosial yakni menjadi cerminan harkat dan martabat manusia. Dan properti bisa menjadi pilihan masyarakat dan dapat mendorong perekonomian Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum REI Eddy Hussy menjelaskan, siklus properti di Indonesia saat ini memang sedang naik turun. Namun demikian, pemerintah tetap harus mengontrol pembangunan rumah yang ada untuk masyarakatnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
