Bisnis.com, JAKARTA- Badan Restorasi Gambut (BRG) diminta membuka data-data kehutanan kepada masyarakat terkait dengan upaya perlindungan gambut secara menyeluruh di Tanah Air.
Juru Kampanye Hutan Greeenpeace Indonesia Teguh Surya mengatakan pembukaan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan HTI merupakan masalah krisis kebakaran dan asap selama bertahun-tahun. Pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Nazir Foead sebagai Kepala BRG.
"Badan ini akan efektif dan sukses melindungi ekosistem gambut dengan melibatkan masyarakat dengan membuka akses publik terhadap data-data kehutanan yang selama ini tertutup,” ujar Teguh dalam rilisnya yang dikutip Bisnis.com, Senin (18/1/2016).
BRG berencana untuk merestorasi sekitar 2 juta hektare hingga 2020. Teguh menuturkan pencegahan kebakaran secara permanen akan efektif jika restorasi dilakukan di seluruh kawasan dan tak terbatas pada 2 juta hektare saja, ditambah dengan indikator dan target waktu yang jelas.
Greenpeace Indonesia mengingatkan BRH merupakan lembaga yang memiliki keterbatasan wewenang, sehingga pemerintah dan jajarannya diminta memberikan dukungan penuh. Hal itu, papar Teguh, termasuk koordinasi dan aksi nyata di tingkat daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
