Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR meminta PT Angkasa Pura II lebih selektif memilih mitra kerja swasta yang bertugas dalam penanganan bagasi di bandara agar pencurian bagasi penumpang tidak terulang kembali.
Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir mengatakan penanganan bagasi merupakan tanggung jawab pihak swasta sebagai pemegang tender atas kuasa operator bandara, yakni PT Angkasa Pura II.
“Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini Komisi VI DPR akan panggil pihak terkait tentang ini termasuk PT Angkasa Pura II, untuk lebih mendalami persoalannya,” katanya dalam siaran pers, Senin (18/1/2016).
Achmad menjelaskan Angkasa Pura selaku operator bandara hanya berperan sebagai pelaksana pengawas. Sementara itu, pelaksana teknis penanganan bagasi dilakukan oleh perusahaan swasta seperti kargo.
Dia menilai peran porter di bandara sangat penting. Namun demikian, untuk mengurangi human error perlu ada pengawasan yang ketat dan berlapis. Oleh karena itu, harus ada sistem pengawasan terpadu yang berbasiskan teknologi informasi.
“Angkasa Pura II saat membuka tender seharusnya meminta syarat tadi kepada swasta atau kargo terkait sistem pengamanan dan pengawasan ini. Jika tidak mampu, tak perlu diloloskan dalam tender,” tuturnya.
Achmad mengungkapkan masyarakat selama ini sangat resah dengan pencurian bagasi di bandara yang terus terjadi berulang-ulang. Menurutnya, citra Indonesia di mata dunia akan menjadi buruk apabila kondisi tersebut dibiarkan.
Dia menambahkan bandara merupakan etalase awal dan cermin dari suatu negara. Oleh karena itu, sambungnya, jika tidak mampu menjamin keamanan, maka investor, pebisnis, wisatawan dan lain sebagainya akan segan datang ke Indonesia.
Seperti diketahui, belakangan ini, pencurian barang milik penumpang pesawat di bagasi di sejumlah bandara di Indonesia kerap terjadi. Hal tersebut cukup meresahkan masyarakat, terutama para pengguna jasa bandara.
Sementara itu, Corporate Secretary Angkasa Pura II Agus Haryadi tidak banyak berkomentar terkait pihak swasta yang menjadi mitra kerja Angkasa Pura II. Menurutnya, DPR lebih tahu mengenai mitra kerja Angkasa Pura II tersebut.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menilai pengawasan terhadap penanganan bagasi setelah check in oleh maskapai masih kurang. Menurutnya, kapasitas sistem teknologi dan SDM perlu ditingkatkan.
