Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mendorong sejumlah kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyerapan APBN 2016 mulai dari awal tahun, terutama disejumlah sektor dan wilayah yang diketahui belum maksimal pada tahun lalu.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan dalam Rapat Paripurna Perdana 2016, Presiden RI Joko Widodo menginginkan kementerian dan lembaga pemerintah langsung tancap gas untuk mempercepat pekerjaan sehingga memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun lalu.
“Tahun ini adalah tahunnya percepatan kerja. Presiden Jokowi menginginkan tahun ini bukan hanya sekadar kerja, tapi penekanan untuk mempercepat pekerjaan,” katanya di Istana Negara, Senin (4/1/2016).
Kendati demikian, Pramono enggan menyebut sejumlah kementerian yang dinilai belum memiliki kecepatan realisasi program sesuai dengan harapan sepanjang tahun lalu.
Sejumlah arahan yang dimandatkan presiden antara lain perubahan nomenklatur kelembagaan atau secara sederhana diartikan atau penyesuaian anggaran sehingga didapatkan efisiensi.
Sebagai contohnya, Pramono mengatakan presiden menyebut hal tersebut sebagai ‘Susinisasi’ atau contoh efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibawah komando Susi Pudjiastuti.
Sepanjang tahun lalu, KKP berhasil menghemat dana Rp2 triliun dari efisiensi. “Dan kalau Kemendikbud [Kementerian Kebudayaan] bisa didapatkan Rp2,7 triliun saving. Masih banyak yang belum melakukan ini, sehingga yang belum didorong untuk mencontoh Susinisasi ini,” ujarnya.
Arahan lainnya yang di amanatkan presiden antara lain percepatan proyek tender, yang biasanya dilakukan pada April sampai Juni, untuk langsung dilakukan pada bulan ini. Pramono melanjutkan terutama tender yang dilakukan di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian.
Selain itu, pemerintah menginginkan Badan Promosi Ekspor Nasional dapat terealiasi tahun ini. Nantinya, badan tersebut akan bertanggung jawab untuk promosi 17 Kementerian dan Lembaga secara terintegrasi, khususnya mengenai perdagangan, pariwisata dan investasi.
PROYEK INFRASTRUKTUR
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjanjikan akan meneken kontrak sejumlah proyek infrastruktur 2016 sebesar Rp9,3 triliun pada pekan ini.
Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR mengatakan nilai tersebut baru mencakup kontrak proyek untuk Direktorat Bina Marga, Sumber Daya Air dan Cipta Karya. “Sedangkan untuk Perumahan masih proses. Rencananya tanggal 6 [Rabu, 6/1] dihadiri Presiden langsung,” katanya, di Kompleks Istana, Senin (4/1).
Basuki menerangkan dari rencana 10.000 paket kontrak, sebanyak 6.000 paket telah ditender. Dia melanjutkan penandatangan kontrak yang akan segera berlangsung tersebut mencakup 1.000 paket.
Dengan penandatangan kontrak tersebut, dia memperkirakan penyerapan anggaran pada Januari mencapai 5%-6%. Selain kontrak itu, dia mengatakan ada multiyear contract dari tahun sebelumnya yang prosesnya baru dilakukan tahun ini.
Pada tahun-tahun sebelumnya, persentase realisasi 5%-6% tersebut baru akan tercapai pada Mei atau Juni. “Nah ini kami tarik ke Januari dengan percepatan tender dimulai pada September-Oktober tahun lalu,” ujarnya.
Sementara itu, Sekertaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengatakan pelelangan dini memungkinkan para kontraktor untuk melakukan pekerjaan lebih awal.
Menurut dia, hampir sebagian besar anggaran 2016 sudah dilelang pada akhir 2015 dan penandatanganan kontrak sudah harus dilakukan pada awal sampai pertengahan Januari 2016.
“Bagi kontraktor yang sudah menandatangani kontrak, sudah harus segera memulai pekerjaan seperti mobilisasi peralatan. Hal ini juga harus dibarengi ketersediaan anggaran di daerah karena anggaran sudah diketok,” ujar Andi saat dihubungi Bisnis.
Andi mengatakan sebagian pengusaha yang padat modal akan mengerjakan proyek lebih awal karena mengejar waktu kontrak, sembari menunggu proses uang muka. Namun, masalah akan timbul apabila kontrak dipercepat tetapi penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau ketersediaan anggaran dalam kas negara di masing-masing daerah tidak tersedia.
Andi mengatakan setiap anggaran yang sudah ditenderkan semua harus sudah benar-benar siap. Baik dari sisi anggaran, gambar design dan perencanaan serta pembebasan lahan yang juga menjadi tanggung jawab pertama dalam hal ini adalah pemerintah.
“Kalau lelang dini tapi ketersediaan anggaran di daerah belum siap di awal tahun sama saja bohong,” tandasnya.
Ia juga berharap minimal 20% anggaran infrastruktur yang telah dilelangkan di seluruh Indonesia sudah tersedia pada bulan Januari agar penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terlihat.
Sebelumnya, Kementerian PUPR memperkirakan realisasi penyerapan anggaran akhir Januari sekitar 6% dari total ang garan Kementerian PUPR se besar Rp104 triliun. ()
