Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2015 merupakan tahun awal pembuktian pemerintahan Joko Widodo— Jusuf Kalla untuk menunjukkan keseriusannya menggenjot pembangunan infrastruktur. Selain memiliki kewajiban untuk menyesaikan proyek warisan pemerintahan terdahulu, pemerintah juga wajib berlari sprint untuk mengejar target pembangunan yang telah ditetapkan.
Pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi mencanangkan berbagai target pembangunan infrastruktur yang cukup fantastis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015— 2019. Di antaranya membangun 1.000 km jalan tol, 49 waduk, hingga memenuhi 100% akses air minum dan sanitasi layak, serta 0% kawasan kumuh di perkotaan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono sempat mengungkapkan, kementerian yang dipimpinnya pada tahap awal berfokus pada dua hal. Pertama, menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang baru. “Tantangan pembangunan infrastruktur saat ini antara lain disparitas antara bagian barat dan timur Indonesia, tingkat urbanisasi yang tinggi, pemanfaatan sumber daya air dari 7,2 juta hektare lahan irigasi, tidak lebih dari 10% yang disuplai waduk. Itu kenapa sering kita dengar kekeringan,” ujarnya.
Berbagai opini yang dikemukakan oleh pelaku usaha maupun kalangan asosiasi menyatakan, salah satu penopang geliat infrastruktur nasional adalah belanja modal yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar, hingga Rp119, 84 triliun.
Sayangnya, harus diakui penyerapan anggaran pemerintah pada 2015 baru efektif dimulai pada pertengahan tahun dan berjalan cukup lamban. Penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga Selasa (22/12) tercatat 88,03%, terpaut tipis 4,97% dari target yang ditetapkan sebesar 93%. Hal tersebut turut berimbas pada pendapatan para kontraktor, hingga penggunaan alat dan bahan konstruksi yang menumpuk di akhir tahun.
Belajar dari pengalaman itu, Kementerian PUPR pun berinisiatif melakukan pelelangan dini sebanyak 4.416 paket senilai Rp38,76 triliun dari 7.840 paket kontraktual senilai Rp48,03 triliun yang akan diteken. Harapannya, dengan demikian, penyerapan anggaran pada tahun depan dapat mulai efektif pada Januari sebesar 6%.
Langkah itu turut diapresiasi oleh Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa. Menurutnya, penyerapan anggaran tidak akan berjalan efektif bila pemerintah masih menggunakan mekanisme pelelangan selama ini.
“Ini langkah penting karena peningkatan anggaran infrastruktur itu hampir dua kali lipat. Mustahil bisa terkejar kalau pola pelelangannya masih seperti tahun ini. Kita harapkan, tidak hanya APBN, tetapi juga APBD bisa dipercepat pelelangannya supaya bersambung,” ujarnya.
Catatan lain yang tak kalah pentingnya dalam tahun ini adalah upaya penyelesaian proyek-proyek mangkrak. Meski belum semuanya terselesaikan, tetapi benang kusut berbagai proyek yang tertunda sudah mulai terurai dan menemukan titik terang tahun ini.
PELELANGAN ULANG
Di sektor jalan tol, pemerintah mengambil langkah tegas dengan melakukan pelelangan ulang terhadap ruas tol Batang—Semarang yang tertunda pembangunannya akibat cedera janji yang dilakukan oleh investor sebelumnya. Ruas tol tersebut kini telah memasuki masa lelang dan siap diambil alih oleh investor baru pada tahun depan.
Di sektor sumber daya air, proyek sistem penyediaan air minum di Umbulan Jawa Timur yang tertunda sejak pertama kali direncanakan pada 1975, akhirnya menemukan titik cerah setelah pemerintah memberikan dukungan pendanaan senilai Rp823 miliar. Proyek itu pun kini tengah memasuki masa lelang dan kontrak pembangunannya siap diteken pada tahun depan.
Tak hanya pemerintah, para pelaku usaha pun aktif berkontribusi dalam pembangunan jalan tol, sebagai sektor yang dinilai paling progresif dan berhasil mengimplementasikan skema kerja sama pemerintah swasta. Hal itu tampak nyata dalam upaya akuisisi kepemilikan beberapa ruas tol, serta adanya usulan-usulan ruas tol baru yang diprakarsai swasta.
PT Waskita Karya Tbk. melalui anak usahanya, PT Waskita Tollroad pada tahun ini aktif mengakuisisi beberapa ruas tol, yakni ruas Bogor— Ciawi—Sukabumi, Kanci— Pejagan, Pejagan—Pemalang, dan Pasuruan—Probolinggo. Sementara itu, PT Jasa Marga Tbk. juga memprakarsai pembangunan ruas tol baru, seperti Jakarta—Cikampek II dan Jakarta—Cikampek elevated.
Di sisi lain, para pelaku usaha juga tengah menanti terbitnya beberapa regulasi yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Regulasi itu antara lain Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan dua peraturan pemerintah mengenai sumber daya air dan penyelenggaraan sistem air minum. Hingga kini, ketiga regulasi baru tersebut masih menunggu persetujuan presiden untuk diterbitkan.
Dengan berakhirnya tahun kambing kayu ini, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan pada tahun depan. Namun, tak bisa dipungkiri, keseriusan pemerintah dalam melahirkan berbagai terobosan telah membawa optimisme tersendiri bagi pelaku usaha untuk menyambut tahun baru pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
