Bisnis.com, JAKARTA—Segmen Pegawai Negeri Sipil atau PNS menjadi pasar properti potensial, karena mendapatkan dukungan pembiayaan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum-PNS) dan pemerintah.
Ada tiga bentuk bantuan pembiayaan yang disiapkan Bapertarum, yaitu Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) sebesar Rp4 juta, serta Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp1,2 juta bagi Golongan I, Rp1,5 juta bagi Golongan II, dan Rp1,8 juta bagi Golongan III.
Kemudian, badan tersebut juga menyediakan Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) Rp20 juta untuk rumah tapak, kecuali provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp30 juta, serta rumah susun sebesar Rp30 juta.
Calon konsumen nantinya dapat memilih untuk mendapatkan BTP plus BUM atau hanya TBUM. Selain berfungsi membantu uang muka, dana BUM dan TBUM bisa digunakan untuk biaya renovasi rumah.
Kepala Divisi Kepesertaan dan Pelayanan Benget Irfan mengatakan, pencairan tiga bantuan pembiayaan perumahan per 4 Desember 2015 mencapai 2.200 unit. Rinciannya ialah BUM sebanyak 1.026 unit, TBUM sejumlah 516 unit, dan BTP sebesar 658 unit.
Angka ini terbilang kecil karena pihaknya membidik penyaluran bantuan untuk 100.000 unit. Adapun dana yang disiapkan mencapai Rp3,1 triliun.
Menurutnya, dengan adanya dukungan fasilitas pembiayaan perumahan atau FLPP dan tiga bentuk bantuan dari Bapertarum, segmen PNS menjadi pasar properti yang sangat potensial.
Namun, mayoritas PNS yang berkategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR masih mementingkan kredit konsumtif sehari-hari, seperti kendaraan pribadi dan telepon genggam.
“Akibatnya, mereka tidak lolos BI checking, karena sudah mengajukan kredit sebelumnya,” ujarnya pada Bisnis.com, Selasa (8/12/2015).
Oleh karena itu, salah satu tantangan yang dihadapi dalam merumahkan PNS ialah pentingnya sosialisasi bahwa sektor papan merupakan kebutuhan primer.
Di sisi lain, pemda juga perlu mengarahkan bank pembangunan daerah atau BPD agar mengkaji lebih lanjut bila ada PNS yang ingin mengajukan kredit. Harapannya, agar konsumen mendahulukan kepemilikan hunian sebagai kebutuhan utama.
“Kami sudah menyurati pemda di 547 kota/ kabupaten untuk bekerjasama,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
