Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengklaim melakukan praktik pengelolaan lahan berbasis gender sebagai salah satu upaya mencegah dampak buruk perubahan iklim di Tanah Air.
Hadi Daryanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menuturkan Indonesia mempraktikkan kesetaraan gender dalam pengelolaan lahan. Selain itu, paparnya, masyarakat adat pun telah mempraktikkan upaya menjaga kelestarian hutan.
"Misalnya di Sumatra Barat, perempuan lebih dominan sebagai pemilik lahan," kata Hadi dalam rilis yang dikutip Bisnis.com, Rabu (9/12/2015).
Dia menuturkan pemerintah juga telah memberikan inisiatif distribusi lahan untuk perhutanan sosial. Hadi menegaskan masyarakat lokal di sekitar hutan, dapat meminta izin untuk mengelola lahan hutan milik negara.
"Ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian hutan," paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan menutirkan melibatkan masyarakat adat merupakan upaya paling baik untuk mengurangi emisi. Walaupun demikian, sambungnya, masalah yang dihadapi adalah tidak tercatatnya kelompok masyarakat itu dalam statistik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
