Bisnis.com, JAKARTA—Sebuah aliansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan sektor swasta meluncurkan kerangka kerja pengelolaan lanskap berkelanjutan baru di Global Landscapes Forum, yakni South Sumatra Eco-Region Alliance: A Partnership for Change (Aliansi Eko-Kawasan Sumatera Selatan: Kemitraan untuk Perubahan).
Aliansi yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin itu menyikapi deforestasi, degradasi lahan gambut, kebakaran hutan, mata pencaharian lokal, serta dampak iklim terkait dalam konteks pembangunan ramah lingkungan.
Alex Noerdin menandatangani peraturan untuk meluncurkan kemitraan ini, yang didasari atas tiga elemen kunci, yaitu kebijakan yurisdiksional pemerintah dan kerangka kerja institusional, model lanskap pembangunan berkelanjutan, serta perkembangan monitoring dan pelaporan.
Kemitraan ini didesain bersama pemerintah pusat dengan pendekatan bottom-up dan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan serta mitra teknis kunci.
Aliansi lintas sektor strategis ini akan menghasilkan sejumlah sarana untuk menjembatani berbagai upaya pembangunan berkelanjutan yang dapat direplikasi di mana saja di Indonesia.
Selain itu, inisiatif ini juga didukung sejumlah perusahaan yang memiliki komitmen pembangunan berkelanjutan yang bersifat transparan dan bertenggat waktu, seperti Asia Pulp & Paper Group (APP).
Gubernur Alex Noerdin mengatakan Sumatera Selatan kini mulai mengarah pada pola pembangunan ramah lingkungan dengan cara meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan.
“Praktik-praktik pengelolaan lahan dewasa ini yang bersifat business as usual berbahaya bagi lahan gambut kita yang sudah rapuh,” ujarnya, Senin (6/12/2015).
Untuk beralih ke pola pembangunan ramah lingkungan dan melindungi sumber daya alam berharga, ujar Alex, maka dibutuhkan sebuah pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Ini memang upaya yang ambisius, tapi ini merupakan satu-satunya opsi untuk mendatangkan perubahan yang berarti, menjamin proteksi lingkunghan, serta merangsang pertumbuhan ekonomi.”
Sementara itu, Managing Director Sustainability APP, Aida Greenbury, mengatakan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan satu-satunya cara untuk memproteksi lanskap alami Indonesia.
“Kemitraan publik-swasta akan memainkan peran sangat penting dalam membantu komunitas-komunitas lokal mengelola lahan untuk pembangunan ekonomi serta melindungi hutan,” tuturnya.
Kepala Perwakilan The Sustainable Trade Initiative, IDH Indonesia, Fitrian Ardiansyah, menambahkan kemitraan ini merupakan inovasi yang sangat sejalan dengan segala upaya yang dilakukan Indonesia saat ini untuk mengelola dan melindungi lahan gambut dan hutan serta mengurangi emisi karbon.
“Kita telah melihat bagaimana sektor swasta di Indonesia dapat membuat komitmen proteksi lingkungan yang sangat signifikan secara global, dan kami yakin inisiatif-inisiatif baru di masa mendatang akan menjadi lebih kuat jika sektor publik dan swasta saling kerja sama.”
Andjar Rafiastanto, Kepala Perwakilan Indonesia untuk Zoological Society London melanjutkan Indonesia telah kehilangan tutupan hutan cukup besar akibat kebakaran hutan yang belum lama terjadi.
Menurut Andjar, ini tidak hanya mendegradasi area hutan dan mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada kesehatan jutaan warga di seluruh kawasan.
“Karena itu, ada urgensi untuk membentuk sebuah kerangka kerja pengelolaan lanskap terintegrasi yang dapat mendatangkan perubahan dan menjamin semua pemangku kepentingan menerapkan praktik terbaik, terutama dalam pengelolaan lahan gambut.”
Program percontohan pengelolaan lanskap untuk pelestarian hutan South Sumatra Eco-Region Alliance mendapat sebagian pendanaan dari Program Perubahan Iklim Pemerintah Norwegia dan Unit Perubahan Iklim Pemerintah Inggris.
