Bisnis.com, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendukung sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mencabut izin PT Lestari Unggul Makmur, di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.
Hal itu disampaikan aktivis Walhi di Paris, Riko Kurniawan yang tengah berada di Paris, Prancis saat mendengarkan keterangan Menteri KLHK Siti Nurbaya. Area perusahaan itu berada di Sungai Tohor, Kepulauan Meranti, di mana Presiden Jokowi pernah melakukan aksi blusukan pada akhir tahun lalu.
"WALHI menyambut baik kabar ini dan mendorong agar pemerintah mempercepat proses pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat di Sungai Tohor," kata Riko dalam rilis yang diterima Bisnis.com, Kamis (3/12/2015).
Dia menegaskanselama ini masyarakat di Sungai Tohor telah membuktikan bahwa mereka bisa mengelola wilayah hidup mereka dan sekaligus memproteksi kawasan gambut. Menurutnya, pengelolaan sagu dengan prinsip keberlanjutan seharusnya diakui negara dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Riko memaparkan pengakuan dan perlindungan ruang kelola oleh masyarakat di kawasan hutan menjadi penting untuk menjaga hutan alam dan rawa gambut. Menurutnya, pencabutan ini menjadi bukti pemerintah serius dalam langkah-langkah penurunan emisi yang sebagian besar dari pembakaran hutan dan gambut.
.JPG?w=300&h=221)
