Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengajak pihak swasta berinvestasi di daerah perbatasan karena banyak potensi yang belum dikelola secara optimal di daerah-daerah tersebut.
Kementerian tersebut saat ini tengah menyusun naskah akademik regulasi tentang pembangunan daerah tertinggal yang di dalamnya memuat aturan tentang pengembangan daerah perbatasan.
Menurut Marwan Jafar, pengembangan daerah perbatasan yang selama ini mengacu pada pendekatan keamanan, harus ditopang dengan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan. Salah satu caranya adalah dengan mendorong masuknya investasi baik asing maupun dalam negeri.
Untuk mendorong terimplementasinya tujuan itu, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi menerbitkan buku profil potensi investasi daerah perbatasan serta menggelar Border Investor Summit, Selasa (3/11/2015).
“Saya bertekad dan kami akan buktikan bahwa investor bakal masuk di perbatasan, minimal tahun depan kita sudah bisa melihat hasilnya,” ujarnya seusai membuka Border Invesment Summit.
Dia melanjutkan, seluruh daerah perbatasan di Indonesia memiliki potensi investasi sebesar Rp130 triliun yang bisa dicapai dalam lima tahun ke depan.
Potensi tersebut di antaranya pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata kehutanan serta pertambangan.
Karena itu dia mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi menanamkan modalnya di perbatasan.
Sebagai langkah awal, dengan menggunakan APBN 2015, pihaknya merintis kegiatan transmigrasi terintegrasi dan komprehensif, dengan membuka perkebunan serta peternakan terpadu.
Rencananya pada awal 2016 program itu memasuki tahap penempatan transmigran di seluruh Kalimantan dan Kepulauan Riau. Untuk Papua dan Nusa Tenggara Timur, lanjutnya, masih dalam proses pengkajian.
Dia tidak membantah selama ini ada sejumlah kendala yang menghalangi investasi di daerah perbatasan seperti kendala infrastruktur, energi listrik, serta sejumlah regulasi daerah yang kontraproduktif terhadap regulasi investasi yang digariskan oleh pemerintah pusat.
“Tapi belum lama ini kan kepala daerah sudah dipanggil Presiden dan diperintahkan untuk mendukung program yang digariskan pemerintah pusat, jadi saya optimistis. Selain itu sejauh ini para kepala daerah di perbatasan antusias mendukung pengembangan wilayah mereka,” ujarnya.
Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hanung Harimbah mengatakan rencana Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi itu sejalan dengan target BKPM yang ingin meningkatkan porsi investasi di luar Jawa, termasuk daerah perbatasan dengan persentase 53,5%.
Menurutnya, BKPM sejauh ini memfokuskan pertumbuhan investasi di kawasan Timur Indonesia seperti di Papua di mana pihaknya menargetkan pertumbuhan investasi sebesar dua kali lipat dengan mendirikan desk khusus untuk Papua dan Papua Barat.
