Bisnis.com, JAKARTA—Realisasi penyerapan anggaran infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum sesuai harapan hingga akhir Oktober, kemarin. Pemerintah perlu bekerja lebih keras mencapai target serapan anggaran 93% hingga akhir tahun.
Hingga Sabtu (31/10/2015) sore, realisasi serapan anggaran di Kementerian PUPR baru 52,2%, atau Rp61,97 triliun dari total anggaran Rp118,54 triliun. Realisasi ini hanya bertumbuh 10,89% selama sebulan. Progres fisik baru sekitar 59,7%.
Padahal, pemerintah menargetkan serapan anggaran setidaknya sudah mencapai 55,76% di akhir Oktober. Target ini pun bahkan telah direvisi dari awalnya 75,18%. Tahun lalu, pada periode yang sama, realisasi anggaran sudah mencapai 64,09%, dengan progres fisik 71%.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono mengatakan upaya percepatan pembangunan infrastruktur di tahun pertama ini memang mengalami sejumlah hambatan.
Awal tahun ini, kementeriannya disibukkan oleh urusan reorganisasi akibat penggabungan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Lalu, lambatnya proses pembahasan APBN-P 2015 juga menyebabkan penandatanganan kontrak belum dapat dilakukan hingga Mei.
Selain itu, sejumlah perubahan regulasi, seperti pembatalan UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, menyebabkan keraguan berbagai pihak dalam eksekusi proyek-proyek strategis nasional. Hingga saat ini, sejumlah proyek masih belum terkontrak, di antaranya tiga bendungan besar di NTT, NTB dan Jawa Barat.
“Kalau soal tanah, oke lah dari dulu pun tanah selalu jadi masalah. Tapi sebagian besar proses sudah kita upayakan perbaiki, Pak Menteri juga selalu koordinasi baik, sehingga ini bukan masalah khusus,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Sabtu (31/10/2015).
Taufik mengatakan, untuk mengejar realisasi penyerapan anggaran 93% hingga akhir tahun mendatang, pemerintah telah menambah jam kerja pengerjaan proyek dan menjanjikan pengambilan keputusan yang lebih cepat.
“Kelambatan ini sebagian disebabkan oleh kelangkaan material fisik, khususnya pasir di Jawa Timur. Sekarang juga karena mau cepat, semua rebutan alat dan meterial. Tapi mestinya itu wajar dan bisa diatasi nanti,” katanya.
Meski begitu, sepanjang tahun ini, pemerintah telah menyelesaikan sejumlah proyek yang selama ini berlarut-larut penyelesaiannya. Di antaranya, proyek tol Cikopo—Palimanan, Waduk Jatigede, Waduk Nipah, Waduk Bajulmati, dan sejumlah jembatan panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
