Bisnis.com, JAKARTA - Proses pengesahan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 menjadi UU APBN 2016 berlangsung alot.
Fraksi Partai Gerindra menjadi satu-satunya dari 10 fraksi yang sejak awal menolak pengesahan RAPBN 2016 pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)
Penolakan Partai Gerindra tersebut tetap dipertahankan sampai sidang paripurna pengesahan APBN 2016. Namun, menjelang kesimpulan sidang paripurna, Fraksi Partai Gerindra akhirnya menyepakati pengesahan RAPBN 2016.
Persetujuan tersebut berakhir dengan kompromi pos anggaran Penanaman Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dimasukkan dalam RAPBN 2016.
Presiden Joko Widodo dikabarkan mengutus Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto membahas APBN 2016.
Menanggapi hal tersebut, Bambang tidak membenarkan, namun juga tidak membantah kabar tersebut. Dia mengatakan, antara pemerintah dan DPR, terutama dari Fraksi Gerindra, sudah sepakat mengesahkan RUU APBN menjadi UU APBN 2016.
"Ya saya kan ketemu siapa saja boleh dong. Intinya kita (pemerintah dan Gerindra) sekarang sudah sama-sama sepakat," ujar Bambang seusai rapat paripurna di Gedung DPR, Jumat (30/10/2015) malam
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan perubahan sikap Fraksi Gerindra bukan karena tidak konsisten dalam mengawal RAPBN 2016. Partai Gerindra tetap mengawasi anggaran negara hingga pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Fraksi Partai Gerindra melihat dan menerima itikad baik pemerintah melalui Menteri Keuangan yang telah bertemu untuk menjelaskan secara langsung kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto perihal penyusunan dan perencanaan RAPBN 2016," ucapnya.
Partai Gerindra menerima disahkannya RAPBN 2016 karena menilai bahwa poin-poin perjuangan Gerindra telah diterima oleh pemerintah dan menjadi bukti bahwa perjuangan Fraksi Gerindra telah berhasil.
Keputusan persetujuan tersebut disepakati seusai Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menemui pimpinan Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Menkeu telah berjanji menghilangkan alokasi penyertaan modal negara (PMN) dalam RAPBN 2016. Janji tersebut disampaikan Bambang di hadapan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saya. Kalau PMN hold lalu APBN dapat diperuntukkan dana yang lebih produktif untuk rakyat, kita pertimbangkan untuk mengubah pandangan. Itu mengikat, yang disampaikan Menkeu di depan saya dan Pak Prabowo," kata Muzani.
Menurutnya, skema PMN layak dihentikan lantaran pemerintah terlalu sering menyetor modal kepada BUMN.
Oleh karena itu, lanjutnya, Partai Gerindra mengusulkan pemerintah untuk menyalurkan dana itu ke pos anggaran yang bersinggungan langusng dengan kepentingan rakyat.
"Kami ingin agar ada upaya serius mengatasi hutang sektor perikanan, pertanian, serta perhatian bagi korban bencana. Pemerintah sudah menyetor Rp62 triliun. Kalau sekarang ada tambahan Rp39 triliun, itu artinya sudah ada Rp101 triliun anggaran yang disuntik selama kepemimpinan Jokowi," tutur Muzani.
Terlebih lagi, alokasi PMN pada tahun ini Rp62 triliun, realisasi pencairannya baru mencapai Rp28 triliun sampai saat ini.
"Di situasi ekonomi negara belum kuat, sebaiknya perkuat sektor kerakyatan saja. Kita sarankan itu ke Pak Menteri," ujarnya.
Selama pembahasan RAPBN 2016, pemerintah dinilai lebih berpihak untuk memperbesar dana bagi BUMN dan tidak berpihak pada kepentingan yang langsung menyentuh rakyat seperti dana desa dan lainnya.
Namun demikian, pemerintah mengubah pandangan dan kebijakan dengan meng-hold kebijakan untuk PMN dan mengembalikan dana tersebut bagi kepentingan rakyat baik berkaitan infrastruktur, bencana asap, pengangguran, desa dan bantuan masyarakat.
"Kami terus kontrol pemerintah, kami ikuti perkembangan, kami ingin agar setiap sen uang negara betul-betul dimaksudkan untuk kepentingan bangsa. Terima kasih kepada pemerintah yang telah akomodir pandangan DPR, Gerindra dan pandangan rakyat," kata Muzani.
