Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah fraksi dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama pemerintah mengeluarkan sejumlah pandangannya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Juru Bicara Fraksi PDIP Daniel Lumban Tobing mengatakan RAPBN 2016 ini disusun untuk pertama kalinya secara utuh oleh Presiden Joko Widodo sebagai realisasi visi misi nawa cita yang merupakan janji kampanye pada pemilu 2014.
PDIP memberikan beberapa catatan untuk RAPBN 2016, antara lain: perkiraan penerimaan negara yang jauh berbeda dengan nota keuangan yang disampaikan Presiden Agustus lalu, terlepas dari kondisi global adalah langkah yang kurang cermat.
"Kedua, koreksi atas pertumbuhan ekonomi dan penetapan kurs menyebabkan pendapatan negara turun.
Selanjutnya, kebijakan pembiayaan melalui PMN untuk BUMN senilai Rp39 triliun, PDIP berpandangan alokasi anggaran PMN sudah selayaknya direlokasi untuk program kerakyatan dalam bentuk padat karya.
"Keempat, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terus meningkat merupakan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Dalam RAPBN 2016 pemerintah alokasikan pembangunan infrastruktur Rp80 miliar hingga Rp100 miliar per daerah yang merupakan directive Presiden.
Terakhir, PDIP menyoroti terkait peningkatan dana desa dari Rp20,7 triliun menjadi Rp46,9 triliun yang menjadi bukti pemerintah memperhatikan pembangunan berbasis desa.
"PDIP mendukung langkah pemerintah meningkatkan dana desa sesuai UU Desa. Kami menyetujui RUU tentang RAPBN tahun 2016 untuk disahkan menjadi undang-undang, sepanjang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan catatan kritis di atas," ucapnya.
Sebelum menutup paparannya, Daniel membacakan pesan Presiden RI Pertama Soekarno dalam peringatan sumpah pemuda 28 Oktober.
"Jangan warisi abu sumpah pemuda, tapi warisi api sumpah pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu sumpah pemuda, saudara akan puas dengan Indonesia sekarang. Sudah satu bahasa, bangsa dan tanah air. Tapi ini bukan tujuan akhir!," tegasnya dengan suara lantang.
Dalam kesempatan yang sama, Juru bicaraa Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal juga menuturkan sejumlah catatan untuk RAPBN 2016 antara lain target pendapatan negara yang turun 1,4% dari APBNP 2015, turunnya penerimaan pajak negara, peningkatan lifting minyak, buruknya penyerapan hingga penyesuaian utang negara.
"PKB menyatakan kinerja pemerintah dalam penerimaan pajak tak mencapai target, meski ada renumerasi untuk pegawai pajak," ucapnya.
Dia menambahkan alokasi tata kelola kebijakan belanja kementerian dan lembaga sesuai kesepakatan dapat dikelola secara terbuka dan bertanggungjawab untuk mengatasi pengangguran, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya.
"Dengan ini PKB memohon rido dan perlindungan Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim menyatakan persetujuan bahwa RUU tentang RAPBN 2016 untuk dilanjutkan ke tingkat selanjutnya," kata Cucun.
Anggota Banggar dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharam menyebut RAPBN 2016 tidak kredibel dan masih banyak kelemahan.
Pengajuan nota keuangan dari pemerintah untuk tahun anggaran 2016 tidak kredibel lantaran terdapat indikator penurunan. Seperti penurunan target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,3% dari 5,5% atau jauh dari target dalam APBNP 2015 yang sebesar 5,7%.
Dalam RAPBN 2016, pertumbuhan ekonomi yang turun signifikan dari 5,5% menjadi 5,3%. Asumsi kurs rupiah terhadap dollar juga melemah signifikan dari Rp13.400 per dolar AS menjadi Rp13.900 per dolar AS.
Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) berubah dari 60 dollar per barel menjadi 50 dollar per barel. Demikian juga prognosa realiasi pertumbuhan 2015 yang dibawah 5 persen, sangat jauh dari target dalam APBN-P 2015 sebesar 5,7%.
"Arah realisasi dan penyesuaian yang signifikan tersebut menunjukkan kelemahan analisis forecasting dan perencanaan APBN Pemerintah, serta belum adanya kebijakan mitigasi pelemahan ekonomi secara kokoh," kata Ecky.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra Wilgo Dainar menolak adanya alokasi PMN yang diajukan pemerintah sebesar Rp39 triliun dalam RAPBN 2016.
PMN dalam APBNP 2015 yang senilai Rp62 triliun, baru direalisasi senilai Rp28 triliun atau sebesar 45,16%.
Dia berharap BUMN dapat menjadi agent of development dan memberikan kontribusi untuk dapat menggerakan ekonomi nasional dan mampu meningkatkan dividen pendapatan negara bukan malah sebaliknya membebani APBN.
"Kami memandang PMN BUMN sebaiknya ditiadakan. Bagi kami, ini belum suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Kami lebih ingin anggaran alokasi PMN dialihkan untuk tambah alokasi dana desa. Ada 74.000 desa, kalau Presiden Jokowi commit, realisasikan janji sekitar Rp1 miliar per desa, berarti perlu ada Rp74 triliun," tutur Wilgo.
Pimpinan Fraksi PAN Mulfachri Harahap juga mengkritik rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara yang bukan merupakan prioritas. Seharusnya PMN hanya bisa diberikan kepada BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan Pangan.
"Dan haram hukumnya digunakan untuk membayar hutang," kata Mulfachri.
Untuk diketahui, dalam pembahasan rapat RAPBN 2016 antara Badan Anggaran (Banggar) dengan pemerintah, Fraksi Partai Gerindra menjadi satu-satu dari 10 fraksi yang menolak RAPBN 2016 disahkan.
