Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah mengatakan tidak keberatan apabila Penyertaan Modal Negara kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan menyetujui permintaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menunda Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
"PMN senilai Rp39 triliun. Saya sepakat dengan Pak Wilgo (anggota Banggar DPR RI, Fraksi Gerindra) untuk ditunda, hasil revaluasi PMN tanpa harus memberi "fresh cash" atau dana segar untuk PMN," ujarnya saat rapat bersama Badan Anggaran di DPR, Kamis (29/10/2015) malam.
Apabila seandainya pemberian PMN untuk BUMN mau dilakukan, harus menunggu APBNP dari hasil revaluasi.
"Saya sepakat dengan Pak Wilgo hasil revaluasi PMN tanpa harus memberi fresh cash untuk PMN. Kalau ini mau dilakukan, tapi harus tunggu APBNP dari hasil revaluasi," katanya.
Apabila PMN kepada BUMN senilai Rp39 triliun ini tidak dimasukkan dalam APBN 2016, Bambang meminta agar dana tersebut tidak dipindahkan dana tersebut ke belanja pemerintah, sebab akan membuat defisit APBN semakin melebar.
"Dia ada di pembiayaan, dia tidak bisa pindah ke belanja. Kalau pindah, bisa defisit dari 2,1% jadi 2,4%, kalau dinaikkan ke belanja," ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra Wilgo Zainarmenolak dengan adanya alokasi PMN yang diajukan pemerintah sebesar Rp39 triliun dalam RAPBN 2016.
PMN dalam APBNP 2015 yang senilai Rp62 triliun, baru direalisasi senilai Rp28 triliun atau sebesar 45,16%.
Dia berharap BUMN dapat menjadi agent of development dan memberikan kontribusi untuk dapat menggerakan ekonomi nasional dan mampu meningkatkan dividen pendapatan negara bukan malah sebaliknya membebani APBN.
"Kami memandang PMN BUMN sebaiknya ditiadakan. Bagi kami, ini belum suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Kami lebih ingin anggaran alokasi PMN dialihkan untuk tambah alokasi dana desa. Ada 74.000 desa, kalau Presiden Jokowi commit, realisasikan janji sekitar Rp1 miliar per desa, berarti perlu ada Rp74 triliun," tuturnya.
