Bisnis.com, OGAN KOMERING ILIR -- Pemerintah memberi sinyal akan menempuh sejumlah kompromi terkait pembahasan RAPBN 2016.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan (Sumsel), Kamis (29/10/2015).
"Tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden mengenai RAPBN, kami meyakinilah apapun anggota DPR dan pemerintah pasti tujuannya untuk bagaimana APBN itu sebagai vehicle' untuk menyejahterakan rakyat," kata Pramono setelah menunaikan Shalat Dhuhur di Masjid yang terletak di depan Komplek Rumah Bupati Ogan Komering Ilir (OKI).
Ia yakin tidak akan ada kebuntuan, karena pemerintah akan mencari kompromi dan jalan keluar.
Menurut dia, persoalan yang sekarang ini dipermasalahkan oleh beberapa fraksi dan anggota dewan diharapkan bisa diambil jalan keluarnya.
"Tentunya kami berkomunikasi dengan partai pendukung dan yang tidak pendukung. Dan juga jangan sampai APBN ini di-votinglah," ucapnya.
Komunikasi langsung dengan DPR, kata dia, sampai sejauh ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan dan dirinya.
"Tadi juga Menkeu sudah memberikan laporan," imbuh Pramono.
Presiden telah memberikan arahan kepada sejumlah menteri agar meminimalisasi perbedaan dalam pembahasan RAPBN 2016.
Apalagi APBN 2016 merupakan APBN yang akan menjadi APBN pemerintahan Jokowi-JK sehingga diharapkan mampu menerjemahkan harapan dalam Nawacita.
"Arahannya adalah karena APBN kali ini betul-betul yang nanti akan menjadi APBN Presiden kan. Dengan demikian diharapkan betul-betul apa yang menjadi keinginan Presiden dalam Nawacita itu bisa diterjemahkan. Nah itu yang sekarang diminta untuk Menkeu, kalau memang masih ada perbedaan diminta untuk diminimalisir, dicari jalan keluar dan titik tengahnya," tutur Pramono.
Presiden, kata Pramono, tidak akan menghubungi partai-partai politik tersebut secara langsung, melainkan melalui menteri-menterinya.
