Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang membutuhkan bantuan swasta dalam pemenuhan kebutuhan listrik di DKI Jakarta karena masih memiliki aset utang yang besar.
Manajer Keuangan PLN Disjaya Muhamad Ahsan mengatakan PLN sangat membutuhkan bantuan swasta mengingat kebutuhan listrik DKI yang akan terus bertambah.
Menurutnya, sekalipun DKI Jakarta terbantu oleh interkoneksi listrik Jawa-Bali, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, kebutuhan listrik di DKI Jakarta tak akan tercukupi jika hanya mengandalkan PLN.
"Aset PLN saja sekitar Rp650 triliun, sebagian dalam bentuk dolar adalah utang. Jadi untuk melakukan pembangunan singkat siapa bank yang mau meminjamkan uang? Tahun lalu saja merugi, maka kami memang butuh subsidi, dan ke depannya kami akan mere-evaluasi aset kami," jelas Ahsan saat dihubungi, Minggu (25/10/2015).
Rancangan kebutuhan listrik di DKI hingga 2019 sebesar 3865 MW bersumber dari proyek elektrifikasi 35000 MW oleh Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, untuk mengkonkritkan rencana Pemerintah Provinsi DKI, maka PLN pun akan membangun lima lokasi pembangkit listrik baru.
Meskipun begitu, PT PLN Pusat mengklaim belum mampu meng-cover 35.000 MW. Keputusan terakhir menyebutkan PLN hanya menyanggupi 5000 MW. Alhasil, sisa 30000 MW menjadi beban yang ditawarkan kepada pihak swasta. Ketidaksanggupan PLN untuk memenuhi kuota 35.000 MW karena kebutuhan anggaran yang besar sekitar Rp120 triliun.
