Bisnis.com, JAKARTA ---- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, berpendapat Panitia Khusus Pelindo II hanya ingin menargetkan pejabat tertentu, bukan menyelesaikan berbagai masalah dan penyimpangan yang terjadi di institusi kepelabuhanan itu.
"Sangat mungkin bahwa DPR juga memanfaatkan kasus ini untuk mengejar target menteri tertentu, yang diduga tak disukai politisi DPR," kata Lucius, di Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Menurut dia, setelah Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, yang paling rentan diincar adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Tidak baiknya hubungan Rini dengan PDI-P, ditengarai menjadi penyebabnya. Terlebih lagi, PDI-P lah yang memimpin dan memotori Pansus Pelindo II ini.
"Bisa jadi kepentingan politik partai juga memicu semangat anggota DPR untuk menggelar pansus tersebut," ucap dia.
Jika pembentukan pansus dilatari oleh semangat kepentingan politik, maka lanjut Lucius, Pansus ini hanya akan menjadi 'tong kosong yang nyaring bunyinya'. Tak akan ada temuan konstruktif selain upaya mereka untuk kepentingan politik mereka sendiri.
"Apalagi kinerja DPR sekarang ini nyaris 'tak bertaji'. Jika mereka tiba-tiba galak di kasus Pelindo, kitapun jadi serba ragu, jangan-jangan bukan misi pembenahan Pelindo yang menjadi target Pansus," tuturnya.
Lucius juga mengatakan, dengan kondisi DPR saat ini di mana ada penangkapan beberapa orang anggota yang diduga korup sesungguhnya sudah menggerogoti legitimasi DPR. DPR akan sangat sulit dipercaya lagi, bahkan meskipun ketika DPR punya niat baik sekalipun.
Apalagi, kata dia, setiap kali publik mau berpikir positif terhadap mereka, setiap kali juga mereka kedapatan berbuat salah dengan kasus korupsi.
"Jadi misi Pansus Pelindo pun pantas untuk diragukan karena DPR tergerus perilaku korupsi yang ganas," tandasnya.
Lucius pun menduga Pansus Pelindo II memang ada target politik tertentu. Dia pun mengajak publik untuk mencermati bagaimana persidangan di Pansus Pelindo II untuk melihat sebenarnya apa motif dari Pansus.
"Dalam proses persidangan nanti bisa kelihatan arahnya. Sekarang cukup dengan menduga-duga saja ada target ke tokoh-tokoh tertentu di balik kengototan pembentukan Pansus ini," jelasnya.
Pansus Pelindo II diketuai oleh Politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka. Pansus dibentuk untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di Pelindo II, mulai dari pengadaan mobil crane hingga perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan kepada perusahaan asing, PT Hucthison Port Holding.
