Bisnis.com, JAKARTA--Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama setahun, terutama di bidang ekonomi, dinilai kurang cepat.
Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengatakan perbaikan seluruh sektor seharusnya berdasar kualitas dan kecepatan.
"Saya memandang perekonomian dalam setahun Jokowi-JK kurang cepat," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin (19/10/2015).
Menurut dia, pencapaian kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah seharusnya lebih cepat dibandingkan masyarakat kelas atas. Artinya, pemerintah wajib menciptakan program yang berfokus menyentuh langsung pada kebutuhan kalangan bawah.
Beberapa cara yang perlu dilakukan, lanjutnya, antara lain, menyediakan akses modal lebih cepat dan murah, memfasilitasi pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.
Pemilik Grup MNC itu berpendapat, masalah utama yang terjadi di Indonesia ialah kesenjangan sosial. Selama ini, mayoritas megaproyek yang dilaksanakan pemerintah lebih berdampak pada masyarakat atas.
Di tengah minimnya kesejahteraan masyarakat dan masih rendahnya tingkat pendidikan, Indonesia malah mengadopsi ekonomi pasar bebas dan kapitalisme. Alhasil, pertumbuhan ekonomi cenderung dinikmati kalangan atas.
"[Kalangan bawah] Jangan diadu di pasar bebas karena pasti tergilas. Ini yang saya harap dilakukan pemerintah," tegasnya.
Selain masalah di bidang ekonomi, Hary juga menilai terjadi pula persoalan di bidang penegakan hukum, korupsi, serta narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).
