Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pengurus Pusat Muhammadiyah menilai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu belum konkrit dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang mendera bangsa Indonesia saat ini.
Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna mengatakan pada Paket I (Mei 2015) dan Paket II (September 2015), kebijakan pemerintah masih bersifat makro dan belum memiliki daya pukul dalam jangka pendek, sehingga tidak efektif dalam mendorong ekonomi nasional.
"Hal itu terbukti dengan nilai kurs rupiah masih terpental, IHSG masih kelimpungan, investor asing belum tertarik masuk, eksportir masih kebingungan menghadapi regulasi dan pasar internasional," katanya Senin (12/10/2015).
Adapun pada Paket III (5 Oktober 2015), perangkat kelembagaan untuk implementasi program masih fragile dan terkesan lebih memihak kepada korporasi menengah dan besar. "Untuk itu diperlukan penyikapan yang lebih jelas terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah yang selama ini disebut stimulus."
Menurut dia, di sisi pemihakan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum masuk agenda konkret. Padahal, pelaku UMKM sejatinya terbukti mampu menyelamatkan perekonomian nasional dari badai krisis.
Menurutnya, ada tiga hal yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, penguatan lembaga keuangan mikro, terutama yang berorientasi di perdesaan. Perlu ada regulasi untuk menjaga kesinambungan arus kesehatan finansial LKM (terutama BMT/BTM) karena mereka berhadapan langsung dengan nasabah akar rumput.
Kedua, penguatan basis ekonomi rumah tangga, terutama kaum perempuan. Untuk mengurangi dampak kemiskinan, alokasi pembiayaan atau modal usaha perlu difokukan pada nasabah perempuan.
Ketiga, penguatan ekonomi rumah tangga pertanian, nelayan (pesisir), dan kelompok usaha rentan (mikro). “Dengan arahan yang demikian, kami meyakini pemerintah mampu memberikan terobosan untuk keluar dari permasalahan ekonomi bangsa saat ini,” tegasnya.
