Japnas Siap Bermitra dengan Investor Sektor Maritim

Bisnis.com, JAKARTA - Jaringan Pengusaha Nasional siap bermitra dengan para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berminat menanamkan investasinya di sektor maritim.

Di sela pelaksanaan Indonesia Maritime Expo (IME) 2015 di JIEXPO Kemayoran, Ketua umum Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), Bayu Priawan mengatakan upaya mengembalikan Indonesia sebagai bangsa maritim membutuhkan partisipasi berbagai pihak, khususnya investor dari dalam maupun luar negeri.

Menurut Chairman Blue Bird Group ini, pemberdayaan sektor maritim tidak bisa hanya mengandalkan belanja APBN maupun APBD.

"Sektor maritim yang selama ini tertinggal membutuhkan investasi besar-besaran sehingga seluruh potensi harus digunakan," katanya Kamis (8/10/2015).

Bayu menilai perlunya pembangunan kota-kota pesisir untuk mendukung program maritim seperti tol laut. Pengembangan industri terpadu di pesisir akan membuat program pemerintah berjalan dengan efektif.

"Pengembangan industri di pesisir sangat penting untuk kesinambungan program maritim pemerintah. Ini sangat esensial untuk percepatan pembangunan dan perekonomian maritim".

Namun demikian, Bayu menyarankan agar pemerintah mau memberikan kemudahan bagi investor dan para pemangku kepentingan industri maritim lainnya.

Dia menyambut baik berbagai paket deregulasi dan debirokratisasi sebagai upaya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menciptakan iklim kondusif untuk investasi, termasuk di bidang industri maritim.

Indonesia Maritime Expo (IME) 2015 yang berlangsung pada 7-10 Oktober, merupakan forum strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dalam pengembangan industri maritim.

Japnas sendiri merupakan salah satu pendukung utama kegiatan Indonesian Maritime Expo (IME) 2015 yang diikuti sekitar 320 peserta dan diinisasi oleh Kementerian Pariwisata.

Selain Japnas, IME 2015 juga didukung oleh Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Industri Pemilik Kapal Indonesia (INSA), Asosiasi Coating Indonesia (Ascoatindo), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.