Bisnis.com, BOGOR – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan agar pejabat eselon II di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa menjadi liaison officer para kepala dinas provinsi.
“Saat ini ada 56 eselon II atau direktur di KKP. Sedangkan jumlah provinsi kita ada 34. Jadi satu direktur bisa memegang satu provinsi dan kalau provinsi besar ditangani dua orang,” ujar Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sriyanti Wibisana saat acara Rapat Kerja Teknis KKP di Bogor, Jawa Barat, Senin (28/9/2015).
Dengan adanya penghubung atau liaison officer, para kepala dinas tidak perlu repot-repot berurusan dengan berbagai pejabat struktural KKP. Sebaliknya, langkah ini akan memudahkan pemantauan program infrastruktur dan penyerapan belanja kementerian di daerah.
“Para direktur bisa menjadi sparring-nya para kepala dinas sehingga mereka bisa tahu persoalan daerah,” ujar Sri.
Perempuan berjilbab ini mengatakan praktik tersebut telah dijalankan di Bappenas. Sebanyak 41 direktur di instansi itu memiliki mitra para kepala badan perencanaan pembangunan provinsi. “Saya misalnya menjadi liaison officer untuk Riau.”
Tahun depan, pagu anggaran KKP dipatok Rp15 triliun atau melonjak 50% dibandingkan 2015. Sebagian dana tersebut digunakan untuk program-program pemberdayaan di daerah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun sudah melontarkan program-program besar seperti pengadaan 3.000-5.000 kapal nelayan dengan dana hampir Rp5 triliun. KKP juga berencana mengalokasikan anggaran Rp1,5 triliun buat pemberdayaan nelayan di 15 pulau terluar di Indonesia.
Namun, beberapa kalangan menyangsikan mulusnya program tersebut. Berkaca pada 2015, KKP baru bisa menyerap anggaran sekitar 40% hingga kuartal III tahun ini.
