Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan memperkirakan sebanyak tiga bandara dari total 15 bandara—yang direncanakan bakal dibangun Kementerian Perhubungan dalam 5 tahun ke depan—bakal rampung pada tahun ini.
Direktur Kebandarudaraan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengatakan pembangunan bandara baru akan lebih banyak menyasar daerah terpencil. Hal tersebut sesuai instruksi presiden, dimana pembangunan diarahkan mulai dari tepi.
“Sesuai rencana presiden, pembangunan bandara-bandara baru untuk jangka menengah dan panjang mayoritas akan lebih menyasar ke daerah terpencil. Jangan daerah-daerah terpencil justru tidak terurus,” tuturnya, Senin (21/9/2015).
Agus menambahkan bandara yang mulai beroperasi tahun ini antara lain Bandara Miangas, Sulawesi Utara. Bandara yang menghabiskan sekitar Rp280 miliar tersebut bakal dikelola Kemenhub dengan status Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Selain Miangas, Kemenhub membidik dua bandara lainnya untuk diselesaikan tahun ini, yakni Bandara Maratua Kalimantan Timur yang bakal beroperasi pada September 2015 dan Bandara Tambelan Kepulauan Riau pada Desember 2015.
“Sebelumnya, kami perkirakan pembangunan bandara baru di daerah perbatasan, terpencil dan rawan bencana itu paling hanya satu bandara saja tahun ini. Tetapi, kami percepat karena ada instruksi langsung dari menteri [Ignasius Jonan],” katanya.
Agus mengungkapkan pemerintah menargetkan jumlah bandara yang ada di Indonesia mencapai 299 bandara pada 15 tahun mendatang, atau bertambah 62 bandara dari total bandara yang sudah ada sebanyak 237 bandara.
Dia mengaku penempatan bandara-bandara baru ke depannya tidak serta merta disebar di daerah terluar, terisolasi maupun rawan bencana. Menurutnya, pembangunan bandara baru di suatu daerah akan dilakukan kajian terlebih dahulu, terutama terkait dampak ekonomi.
“Dulunya, waktu membangun bandara baru itu tidak profit oriented. Nah, ternyata bandara profit itu perlu juga karena tidak lepas dari supply chain. Jadi ada kebutuhan, saling mengikat dan saling bersama-sama mengembangkan daerah tersebut,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Agus, Kemenhub bakal menggodok review rencana rencana induk bandar udara. Nantinya, dalam review tersebut, Kemenhub dapat mengetahui secara akurat seberapa besar dampak keberadaan bandara bagi perkembangan daerah.
Sementara itu, pengamat penerbangan Dudi Sudibyo menilai bandara atau airstrip di pelosok daerah sangat dibutuhkan. Menurutnya, angkutan udara menjadi transportasi yang paling memungkinkan untuk membuka daerah terisolasi.
“Daerah seperti Papua itu hanya bisa dibuka dengan menggunakan angkutan udara, tidak bisa dengan transportasi lain. Setelah itu, yang perlu pemerintah pikirkan selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan safety,” tuturnya.
Ditanya mengenai bandara baru akan lebih profit oriented, Dudi menilai hal itu tidak salah karena tujuan bandara adalah mengembangkan ekonomi daerah. Namun demikian, lanjutnya, pemerintah tetap harus menjadi pelopor pembangunan ekonomi daerah, bukan kebalikannya.
