Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Krakatau Steel Optimistis Hasilkan 6 Ribu Ton Baja Sehari

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yakin mampu memenuhi kebutuhan baja untuk bahan baku konstruksi jembatan dan transmisi listrik nasional pada 2016 dan seterusnya.
 Preskom PT Krakatau Nippon Steel Sumikin (KNSS) Imam Purwanto, Presiden Direktur PT KNSS Naomasa Arita, Preskom PT Krakatau Steel Tbk Sofyan Ruki dan Direktur SDM PT KNSS Djoko Mulyono melakukan salam bersama pada peresmian peletakan batu pertama pembangunan pabrik baja PT KNSS di Cilegon, Banten, Selasa (25/8)./Antara
Preskom PT Krakatau Nippon Steel Sumikin (KNSS) Imam Purwanto, Presiden Direktur PT KNSS Naomasa Arita, Preskom PT Krakatau Steel Tbk Sofyan Ruki dan Direktur SDM PT KNSS Djoko Mulyono melakukan salam bersama pada peresmian peletakan batu pertama pembangunan pabrik baja PT KNSS di Cilegon, Banten, Selasa (25/8)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA—PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yakin mampu memenuhi kebutuhan baja untuk bahan baku konstruksi jembatan dan transmisi listrik nasional pada 2016 dan seterusnya.

Sukandar, Direktur Utama Krakatau Steel KS), mengklaim mampu memproduksi baja sebesar 6.000 ton dalam sehari, atau bisa mencapai 3,9 juta ton dalam setahun.

Bahkan, jika Krakatau Steel mengombinasikan kapasitas produksi dengan anak usaha seperti PT Krakatau Posco dan PT Krakatau Wajatama, maka produksi bisa mencapai 4,2 juta ton per tahun.  

Berdasarkan informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), volume kebutuhan baja nasional untuk pembangunan jembatan tercatat 1,8 juta ton pada 2015. Kebutuhan baja untuk transmisi listrik diperkirakan sekitar 500.000 ton setahun.

“Jadi itu angka besar, jadi KS siap, kami punya kapasitas,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa(15/9/2015).

Sebagai gambaran, pangsa pasar Krakatau Steel di industri baja nasional tercatat 44% pada tahun lalu. Dengan statistik tersebut, Sukandar optimis bisa memenuhi lonjakan permintaan pada 2016.

Harga baja yang digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur ditentukan oleh negara setelah melalui verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Ini harganya wajar, fair market price,”tegasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lavinda
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper