4. Mendagri Harus Jadi Penengah
Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid menegaskan seharusnya Menteri Dalam Negeri menjadi penengah dalam persoalan rendahnya penyerapan anggaran daerah.
Mendagri,menurutnya, berfungsi sebagai penyambung aspirasi kepala daerah sehingga dapat menjelaskan kondisi daerah kepada kabinet.
Sebelumnya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan realisasi belanja modal dalam APBD provinsi per 31 Agustus 2015 baru mencapai 11,4%, sedangkan APBD kabupaten/kota 13,8%.
Pemda perlu mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek infrastruktur, sehingga belanja modal bisa berperan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Selain lahan, belanja modal juga terhambat karena lambatnya proses di unit layanan pengadaan (ULP) dan siklus tahunan di mana banyaknya pekerjaan atau pihak ketiga yang menarik anggaran di triwulan IV.
Sejumlah provinsi yang penyerapan anggarannya rendah a.l Kalimantan Utara 19%, DKI Jakarta 19%, Papua 22%, dan Jawa Barat 26%.
Sementara sejumlah provinsi lainnya sudah mencatatkan realisasi di atas 50%, yakni Kalimantan Tengah 56%, Gorontalo 54%, Maluku Utara 53%, dan Sulawesi Tenggara 51%.
