Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Serapan Anggaran Daerah: Setelah Instruksi Presiden, Ini Yang Dibutuhkan Pemerintah Daerah

Ketakutan pejabat pemerintah daerah dipidanakan dinilai menjadi salah satu hal yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran di daerah.
Ilustrasi/pemprovjatim.go.id
Ilustrasi/pemprovjatim.go.id

2. Lelang Jabatan

Masalah lain yang menghadang pencairan anggaran daerah juga terkait keputusan lelang jabatan yang diatur dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan itu dinilai justru menghambat proses pelelangan proyek sehingga mempengaruhi penyerapan belanja modal pemda.

"Pelelangan jabatan butuh waktu panjang, butuh ongkos lebih banyak dan hasil belum tentu efektif, itu membuat lama karena pejabat anggaran belum ketemu bagaimana kami harus lelang," jelasnya.

Kondisi itu semakin diperparah dengan belum adanya peraturan pemerintah (PP) dari UU ASN sehingga daerah tidak mengetahui standarisasi. Sementara, setiap pelelangan mendapatkan proses pengawasan dari Badan terkait.

Ditambahkan oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, dari pengalamannya, proses lelang jabatan memakan waktu hingga 4 bulan dan menyebabkan keresahan. ‎

Syahrul menyarankan agar aturan lelang jabatan disempurnakan atau dikaji ulang. Dia menyatakan akan mendiskusikan hal ini dengan Presiden Joko Widodo.‎

Halaman Sebelumnya
1. Tim Asistensi
Halaman Selanjutnya
3. Jangan Salahkan Daerah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Feri Kristianto
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper