Bisnis.com, JAKARTA -- Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan hingga akhir tahun diproyeksi hanya mentok di level 83% dari pagu dalam APBNP 2015 Rp64,95 triliun.
Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan besaran proyeksi tersebut setelah realisasi per 31 Agustus hanya Rp9,84 triliun atau 15,1% dari pagu.
"Tidak bisa lebih dari 90%, sekitar 83% sampai akhir tahun," ujarnya saat rapat dengan Banggar DPR, Rabu (9/9/2015).
Jonan menyatakan kementeriannya melakukan efisiensi besaran anggaran namun tetap meningkatkan kualitas realisasi fisik dari penyerapan anggaran itu.
Penggunaan e-procurement di LKPP, sambungnya, berimbas pada keterlambatan penyerapan. Kondisi ini dikarenakan tidak ada skema pembayaran di muka. Sebelum dibayar, barang pengadaan harus ada dan sudah diuji terlebih dahulu.
Selain itu, pengurusan izin Amdal yang lengkap dan penyiapan masterplan seluruh pembangunan infrastruktur perbungan seperti pelabuhan, bandara, dan jalan kereta api menjadi salah satu faktor rendahnya penyerapan anggaran.
"Memang agak telat jadinya. Masterplan misalnya, harus diselesaikan dahulu. Kalau tidak, nanti bisa ada masalah jika ada sesuatu di kemudian hari," ujar Jonan.
Pihaknya menyatakan tidak akan membangun suatu infrastruktur yang belum dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga lainnya. Dia mencontohkan untuk pembangunan pelabuhan, harus ada sinkronisasi dengan K/L lain untuk pembangunan jalan yang menjadi infrastruktur pendukung.
Tahun depan, dalam RAPBN 2016, anggaran Kemenhub diusulkan senilai Rp50,16 triliun dengan total belanja modal sekitar Rp41 triliun.
Belanja modal yang tinggi tersebut, lanjutnya, akan digunakan untuk meningkatkan pengamanan dan keselamatan transportasi di empat moda.
