Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pemasok listrik untuk kawasan industri PT Cikarang Listrindo berencana menormalisasi kanal Cikarang-Bekasi-Laut (CBL) di daerah Bekasi Utara. Normalisasi ini untuk mengubah kanal CBL menjadi jalur transportasi logistik perahu tongkang yang memasok batu bara ke pembangkit listrik mereka di Babelan, Bekasi Utara.
Corporate Communication PT Cikarang Listrindo Rifqi Hakim mengatakan pihaknya tengah mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat melakukan upaya normalisasi.
Rencananya, upaya normalisasi akan dilakukan sepanjang 12 km di kanal CBL dan mengeruk lumpur sedalam 4-5 meter guna mencapai ukuran ideal jalur logistik yang dibutuhkan.
“Kami mau membangun pembangkit listrik tetapi lokasinya di Bekasi Laut, daerah Bekasi Utara, jadi menggunakan jalur CBL untuk transportasi batu bara. Pembangunannya [pembangkit listrik] sudah kami lakukan, mungkin tahun depan sudah bisa kami selesaikan. Nah ini untuk inland transportasi batu bara ke pembangkit tersebut,” ujarnya, Senin (7/9/2015).
Cikarang Listrindo segera memulai proses normalisasi yang diperkirakan memakan waktu setidaknya 8 bulan hingga 1 tahun setelah izin diperoleh. Dana investasi dan kerja sama dengan kontraktor pun telah dipersiapkan. Meski demikian, dia enggan merinci jumlah investasi dan calon kontraktor yang dimaksud.
Saat ini Cikarang Listrindo memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Bekasi Utara berkapasitas 864 MW untuk menyuplai pasokan listrik ke 2.100 perusahaan di lima kawasan industri di Cikarang. Selain itu, perusahaan juga berencana menambah dua pembangkit listrik batu bara berkapasitas 2 x 145 MW di Babelan, Bekasi.
“Kami tahulah bahwa kalau investor mau masuk, infrastruktur harus ada, tenaga listriknya harus andal. Mungkin CBL ini kalau dinormalisasi bisa untuk transportasi lainnya, dan tidak kebanjiran lagi harapannya, karena sodetan dari Citarum ke laut ini kan sebagian tujuannya untuk mengurangi banjir di Bekasi,” tambahnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono menyambut baik rencana normalisasi kanal CBL tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta desain konstruksi guna melakukan peninjauan dan pertimbangan atas izin yang akan dikeluarkan.
“Logika saya kalau itu jalan nasional, itu [normalisasi] tugas saya, tetapi karena ini ada swasta yang mau memperbaiki, why not. Kalau izin konstruksinya masih oke, tapi kalau pemanfaatannya kan harus ada izin dari navigasi perhubungan darat, harus ada izin dari pemanfaatan aset. Itu nanti,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya juga tengah menunggu kepastian revisi UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air untuk mengeluarkan izin normalisasi dan konstruksi kanal CBL, sebab sejak pemerintah membatalkan undang-undang tersebut, sejumlah peraturan turunannya menjadi tidak berlaku.
Sementara itu, dua peraturan pemerintah (PP) yakni PP tentang Sumber Daya Air dan PP tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga kini belum juga terbit.
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan melakukan koordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia II yang juga berencana untuk menggarap proyek kanal CBL senilai Rp3,5 triliun. Rencananya, Pelindo II akan membangun jalan khusus di kanal tersebut yang menghubungkan Cikarang Dryport dengan terminal baru yang akan dibangun.
“Jadi memang Cikarang Listrindo mau bikin angkutan batu bara untuk membuat tenaga listrik di situ, tetapi Pelindo juga inginkan untuk jadi dryport sampai Cikarang. Jadi saya minta koordinasi dulu dengan Pelindo,” katanya.
