Bisnis.com, JAKARTA—Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita pesimistis pemerintah serius dalam mewujudkan poros maritim sebagai backbone logistik Indonesia. Menurutnya, kunci awal dari penurunan biaya logistik melalui pelabuhan sehingga diperlukan pengelola pelabuhan yang bersih dan memadai.
Dia menuturkan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia harus dikelola oleh sumber daya manusia yang bebas dari kepentingan tertentu. Dia kecewa campur tangan Wakil Presiden Jusuf Kala pada proses hukum di PT Pelabuhan Indonesia II memberikan tanda pemerintah tidak berniat menurunkan biaya logistik.
“Kegaduhan yang ditimbulkan oleh pernyataan Jusuf Kalla yang membela R.J Lino setelah penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim di Pelindo II membuat kami selaku pelaku Logistik pesimis kalau memang pemerintah bersungguh sungguh ingin mewujudkan Poros Maritim sebagai backbone Logistik Indonesia,” terangnya dalam rilis yang diterima Bisnis.com, Kamis (3/9/2015).
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa pernyataan JK itu bukan pertama kali campur tangannya yang kontra produktif terhadap logistik di Indonesia. Sebelumnya, JK juga sudah membatalkan proyek Pelabuhan Cilamaya. Dia mengatakan pelabuhan itu telah dikaji selama empat tahun untuk menjadi pelabuhan yang tepat untuk ekspor Indonesia daripada Pelabuhan Tanjung Priok yang jauh dari pusat industri.
“Kalau intervensi semacam ini dibiarkan terus oleh Jokowi, jangan harap biaya logistik bisa turun,” katanya.
