Bisnis.com, JAKARTA— Pinjaman dana lembaga multilateral dibutuhkan sebagai sumber dana murah di tengah kondisi devisa negara yang minim.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi adanya penawaran pinjaman dana untuk proyek pembangunan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia.
“Kita pemilik ADB, anggota World Bank. Jangan lupa kita berhak untuk itu [pinjaman] dalam keadaan devisa begini, kita butuh dana murah,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (3/9/2015).
Menurut dia, penawaran pinjaman dana untuk proyek-proyek infrastruktur itu biasa dilakukan setiap tahun dengan pagu yang bervariasi. Terlebih posisi Indonesia ialah pemilik ADB dengan porsi saham 5,4%.
Sebelumnya, ADB dan Bank Dunia menawarkan pinjaman dana mencapai 16 miliar dolar AS atau setara Rp224 triliun kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur.
ADB dan Bank Dunia menawarkan plafon pinjaman jangka panjang masing-masing 5 miliar dolar AS dan 11 miliar dolar AS untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur.
Kedua lembaga internasional itu sudah mengajukan proposal dan berpotensi besar disetujui pemerintah.
Nantinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) akan membahas proposal pinjaman di level teknis, yakni menyesuaikan dana dan skema pinjaman dengan proyek-proyek prioritas pemerintah dalam buku biru.
