Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyetujui plafon pinjaman Bank Pembangunan Asia kendati Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa lembaga pembiayaan multilateral bukan solusi perbaikan ekonomi.
Menanggapi hal itu, Direktur Asian Development Bank (ADB) Indonesia Steven Tabor mengatakan pendanaan lembaga multilateral memang bukan solusi pembangunan Indonesia, melainkan hanya bagian kecil pendukung program domestik.
“Pasti itu bukan solusi, karena yang membantu seharusnya program domestik. ADB hanya bantu di bagian kecil,”katanya, Kamis (3/9/2015).
Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pemilik ADB dengan porsi saham 5,4% sehingga berhak memperoleh pembiayaan.
Dalam pidato Konferensi Asia-Afrika April 2015 lalu, Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara di Asia Afrika untuk melepaskan ketergantungan dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan ADB.
Jokowi mengajak negara-negara tersebut melakukan reformasi karena selama ini PBB masih kurang berperan dalam menciptakan keadilan dunia. Hal itu terlihat dari tidak berdayanya lembaga dalam menyelesaikan aksi kekerasan di berbagai negara.
"Ketika ada sekelompok orang kaya di dunia yang merasa mampu mengubah dunia dengan kekuatannya, maka ketidakseimbangan global jelas membawa kesengsaraan dan semakin terlibat bahwa PBB tidak berdaya," tuturnya.
Menurut dia, pandangan yang menyebut persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan usang yang harus ditinggalkan.
"Saya berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa hanya diserahkan kepada tiga lembaga keuangan tersebut," tegasnya.
