Bisnis.com, JAKARTA—Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank menyiapkan plafon pendanaan untuk Indonesia senilai US$2,2 miliar atau setara Rp30 triliun dengan tingkat bunga 1,2% pada 2016.
Direktur ADB Indonesia Steven Tabor menyebutkan secara akumulasi lembaga pembiayaan multilateral itu menyediakan pinjaman senilai US$5 miliar atau sekitar Rp60 triliun selama 3 tahun.
Dana senilai US$1,5 miliar dikucurkan pada 2015, US$2,2 miliar pada 2016, sisanya sekitar US$1,3 miliar pada 2017. Pagu pinjaman bisa saja meningkat sesuai kebutuhan pemerintah.
Pendanaan dialirkan antara lain untuk sektor energi, infrastruktur, kesehatan, edukasi, dan ketahanan pangan. Tujuannya, membantu peningkatan investasi dan mempercepat pembangunan nasional.
“Tingkat bunga 1,2%. Jangka waktu bervariasi, rata-rata 90% pinjaman untuk 20 tahun. Gross period [keringanan pembayaran angsuran pokok] 5 tahun pertama,”ujar Steven di Kantor Wakil Presiden, Kamis(3/8/2015).
Tingkat bunga bisa saja berubah tergantung pada fluktuasi suku bunga acuan internasional london interbank offered rate (LIBOR). Namun, lembaga menjamin bunga yang diberikan hanya memiliki rentang tipis dibandingkan LIBOR, dan jauh lebih rendah dari bunga komersial.
Wakil Presiden ADB Bambang Susantono menambahkan bantuan diberikan dalam berbagai bentuk. Antara lain, pembiayaan berbasis hasil atau result based lending (RBL), pembiayaan proyek atau project lending, dan bantuan teknis (technical assistent).
Rabu(2/9/2015), Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden menyebutkan dua Lembaga pembiayaan multilateral menawarkan pinjaman dana mencapai US$16 miliar atau setara Rp224 triliun kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur.
Dua lembaga itu ialah Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan Bank Dunia (World Bank) dengan penawaran plafon pinjaman jangka panjang masing-masing US$5 miliar dan US$11 miliar. Kedua lembaga internasional itu sudah mengajukan proposal dan berpotensi besar disetujui pemerintah.
“Sudah diajukan [proposal], saya kira mungkin akan disetujui,”kata Sofjan. Nantinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) akan membahas proposal pinjaman di level teknis, yakni menyesuaikan dana dan skema pinjaman dengan proyek-proyek prioritas pemerintah dalam buku biru atau blue book.
