Bisnis.com, BATANG - Pemerintah akhirnya meresmikan dimulainya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah meski permasalahan lahan belum sepenuhnya terselesaikan.
PLTU dengan kapasitas 2x1.000 megawatt (MW) ini akhirnya memiliki progres dalam bidang pembangunan setelah sempat terkendala pembebasan lahan. Peresmian tersebut dilakukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan program elektrifikasi.
"Hari ini akhirnya [masalah lahan] bisa diselesaikan. Kalau masih ada masalah hanya 1,9%. Gubernur Jawa Tengah sudah menyanggupi dapat menyelesaikan selama satu bulan," tutur Presiden Joko Widodo saat meresmikan dimulainya pembangunan PLTU di Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2015).
Presiden berpesan bahwa setelah dilakukannya peresmian pembangunan harus langsung berjalan. Dia menargetkan PLTU sudah dapat beroperasi secara komersial dalam waktu 40 bulan atau pada 2018.
Menurut Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir mengatakan dari hasil tinjauan pekan lalu masih terdapat sembilan hektare lahan yang maaih bermasalah.
Pihaknya memutuskan untuk memakai skema konsinyasi yakni menaruh uang ke pengadilan untuk membebaskan lahan. Hal ini mengacu kepada ketentuan Undang-undang No. 2/2012.
PLN telah menyiapkan dana senilai Rp9 miliar untuk dititipkan ke pengadilan. "Nilai tanah rata-rata Rp100.000 per meter. Jadi untuk 9 hektare ya Rp9 miliar," tuturnya. Namun menurutnya, sebagian besar warga telah setuju untuk membebaskan lahannya.
PLTU ini merupakan proyek yang dibangun dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS/PPP) antara PLN dengan PT Bhimasena Power Indonesia.
Pendanaan proyek ini berasal dari Japan Bank for International Services (JBIC) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan menelan biaya investasi senilai Rp40 triliun.
Adapun untuk harga listrik yang akan dijual ke PLN disepakati US$5,7 sen/kilowatthour (kWh).
Dalam peresmian tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Selain itu turut hadir Direktur Utama PT Bhimasena Power Indonesia Mohammad Effendi sebagai perusahaan pelaksana pembangunan pembangkit ini.
Bisnis mencatat, pelaksanaan konstruksi PLTU Batang terus tertunda lantaran permasalahan lahan tak kunjung selesai. Presiden menjanjikan pada akhir April, peletakkan batu pertama dapat dilakukan.
Namun demikian, lahan di area inti pembangkit masih bermasalah sehingga hal tersebut terus tertunda.
Pada Juni lalu, Ganjar Pranowo telah mengeluarkan izin penetapan lokasi untuk pembangkit, hal ini memudahkan PLN untuk mempercepat proses pembebasan lahan.
