Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan dana senilai Rp200 miliar untuk kredit modal usaha perikanan yang disalurkan kepada nelayan, pembudidaya, dan para pelaku usaha pengolahan produk perikanan berskala kecil.
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (P2HP) Saut P. Hutagalung mengatakan anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai anggaran yang diajukan senilai Rp1 triliun.
“KKP mengajukan Rp1 triliun, yang disetujui Rp200 miliar,” ujarnya sebagaimana dikutip dari harian Bisnis Indonesia, Kamis (27/8/2015).
Kredit perikanan tersebut, lanjutnya, akan disalurkan melalui Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan. BLU akan mulai beroperasi setelah mendapatkan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang rencananya akan diterbitkan sebelum akhir tahun ini.
Penyaluran kredit pertanian akan dimulai pada tahun depan setelah BLU secara resmi beroperasi. Saat ini, program kredit perikanan sedang digodok oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Penyaluran kredit perikanan merupakan salah satu upaya pemberdayaan nelayan, pembudidaya , dan pengolah produk perikanan berskala kecil yang diberikan dalam bentuk kredit modal kerja.
Di sisi lain, KKP masih akan meneruskan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang menyasar kelompok nelayan dan pembudidaya yang terorganisasi. Berbeda dengan program kredit perikanan yang menyalurkan pinjaman dalam bentuk uang tunai, program PUMP fokus pada pengadaan peralatan untuk membantu proses produksi.
Pada tahun depan, program PUMP akan diberikan hanya kepada kelompok nelayan dan pembudidaya yang telah tergabung dalam koperasi. Setiap kelompok mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp40 juta.
